Kotabaru,KabarOnenews.com- Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah kementerian di Jakarta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi DPRD, khususnya penguatan peran pengawasan, legislasi, dan penganggaran, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Beberapa kementerian yang menjadi tujuan kunjungan kerja tersebut antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
Kunjungan kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kotabaru, Sandri Alfandi. Dalam pertemuan tersebut, Komisi I membahas berbagai isu strategis, mulai dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penataan kelembagaan dan urusan pemerintahan, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, hingga penguatan peran DPRD dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Selain itu, pembahasan juga mencakup reformasi birokrasi nasional dan implementasinya di daerah, penilaian indeks reformasi birokrasi, manajemen kinerja aparatur sipil negara (ASN), penyederhanaan birokrasi, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di bidang digitalisasi pemerintahan, Komisi I DPRD Kotabaru menyoroti penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi aplikasi layanan pemerintahan daerah, keamanan data, serta peningkatan layanan publik berbasis digital.
Sandri Alfandi mengatakan, kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperoleh masukan kebijakan sekaligus melakukan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, guna memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami ingin memastikan kebijakan daerah sejalan dengan kebijakan nasional, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan reformasi birokrasi, serta optimalisasi digitalisasi layanan pemerintahan, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kotabaru,” ujarnya.
Diharapkan, hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan rujukan dalam perumusan kebijakan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Jika Anda ingin versi lebih singkat, headline alternatif, atau disesuaikan dengan media tertentu, tinggal bilang saja.
By: Herpani
