kabaronenews
No Result
Lihat semua
  • Beranda
  • News
    • Daerah
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Nasional
  • Bisnis
  • Ekonomi
  • Hankam
  • Opini
  • Hukum
  • Lipsus
  • Politik
  • Ragam
  • Wisata
  • Beranda
  • News
    • Daerah
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Nasional
  • Bisnis
  • Ekonomi
  • Hankam
  • Opini
  • Hukum
  • Lipsus
  • Politik
  • Ragam
  • Wisata
No Result
Lihat semua
kabaronenews
Home Hukum

Tanpa ada Pendamping Hukum,   KPK Periksa Mantan Kadis PUPR di Lapas Lamongan

redaksi kabaronenews oleh redaksi kabaronenews
1 tahun yang lalu
Tanpa ada Pendamping Hukum,   KPK Periksa Mantan Kadis PUPR di Lapas Lamongan
66
VIEWS

LAMONGAN , KabarOne News.com- Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Sukoco dan Tim melakukan penyidikan terhadap, Moch. Wahyudi, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PUPR Kabupaten Lamongan menjabat tahun 2016 – 2019.

Sebelumnya, ia menyampaikan izin resmi tidak hadir dalam pemeriksaan oleh tim Deputi bidang penindakan dan eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (10/7/2025), sehingga KPK menjadwalkan pemeriksaan ulang, pada hari Jum’at – Sabtu, (03-04/10/2025), bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lamongan, jalan Sumargo, nomor 19, Kelurahan Sidoarjo, Lamongan.

Berita‎ Terkait

JPU Tuntut Rosmawati Gunawan 2,5 Tahun Penjara Terduga Penipu Rp 2.8 M

PT.Atap Perkasa dan PT.Satek Aire Indonesia Ajukan PKPU Atas Dugaan Kelalaian PT.Adhi Karya Tidak Selesaikan Kewajibannya

Diduga Dibekingi Oknum Aparat, Sindikat Oli Palsu Bebas Beroperasi di Kalbar, GAIB Desak Kapolri Turun Tangan

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Sukoco dan Tim dikonfirmasi sejumlah awak media, membenarkan, “Pemeriksaan sebagai saksi atas nama Moch Wahyudi di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Lamongan, tidak ada pendamping,” ungkap Bambang Sukoco, singkat. Senin 6 Oktober 2025.

Data yang dihimpun, “Wahyudi, diperiksa sebagai saksi perkara tindak pidana korupsi proyek pembangunan Gedung Pemerintahan Kabupaten Lamongan berlantai tujuh (G7), tahun anggaran 2017-2019 senilai Rp 151 miliar, yang diduga dilakukan oleh tersangka Mokh. Sukiman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lamongan bersama sama Herman Dwi Haryanto, Ahmad Abdillah, Muhammad Yanuar Marzuki dan kawan – kawan.

“Dalam pelaksanaan pembagunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lamongan, tahun 2017 hingga 2019, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

“Perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka Ahmad Abdillah, bersama-sama Herman Dwi Haryanto, Muhammad Yanuar Marzuki, Mokh. Sukiman dan kawan – kawan dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Kabupaten Lamongan yang dibiaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017 hingga 2019, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 a (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

“Perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka Muhammad Yanuar Marzuki bersama-sama Herman Dwi Haryanto, Ahmad Abdillah, Mokh. Sukiman dan kawan-kawan dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Kabupaten Lamongan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017 hingga 2019, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

“Perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka Herman Dwi Haryanto, General Manager Divisi Regional 3 PT BRANTAS ADIPRAYA (Persem) bersama-sama Ahmad Abdillah, Muhammad Yanuar Marzuki, Mokh. Sukiman dan kawan-kawan datam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Kabupaten Lamongan yarig days Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017 hingga 2019, sebagamana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberaritasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal ini berdasarkan surat panggilan resmi nomor: spgl/5141/DIK.01.00/23/09/2025, tanggal 23 September 2025, atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Deputi bidang penindakan dan eksekusi u.b Direktur Penyidikan Selaku Penyidik, Asep Guntur Rahayu.(Red).

SendShareTweet

Related‎ Posts

JPU Tuntut Rosmawati Gunawan 2,5 Tahun Penjara Terduga Penipu Rp 2.8 M
Hukum

JPU Tuntut Rosmawati Gunawan 2,5 Tahun Penjara Terduga Penipu Rp 2.8 M

November 20, 2026
144
PT.Atap Perkasa dan PT.Satek Aire Indonesia Ajukan PKPU Atas Dugaan Kelalaian PT.Adhi Karya Tidak Selesaikan Kewajibannya
Hukum

PT.Atap Perkasa dan PT.Satek Aire Indonesia Ajukan PKPU Atas Dugaan Kelalaian PT.Adhi Karya Tidak Selesaikan Kewajibannya

November 19, 2026
13
Diduga Dibekingi Oknum Aparat, Sindikat Oli Palsu Bebas Beroperasi di Kalbar, GAIB Desak Kapolri Turun Tangan
Hukum

Diduga Dibekingi Oknum Aparat, Sindikat Oli Palsu Bebas Beroperasi di Kalbar, GAIB Desak Kapolri Turun Tangan

November 19, 2026
42
Hakim Ad, Hoc Perikanan PN Jakarta Utara Meninggal Dunia
Hukum

Hakim Ad, Hoc Perikanan PN Jakarta Utara Meninggal Dunia

November 18, 2026
44
PT Bank Central Asia Digugat, Dituding Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Hukum

PT Bank Central Asia Digugat, Dituding Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

November 18, 2026
99
Desak Gelar Perkara Khusus, Tim Kuasa Hukum Tjhang A Sang Sambangi Polda Metro Jaya
Hukum

Desak Gelar Perkara Khusus, Tim Kuasa Hukum Tjhang A Sang Sambangi Polda Metro Jaya

November 13, 2026
100
Pendekatan kronologi sengketa, hak Pencari Keadilan dan Harapan terhadap proses banding
Hukum

Pendekatan kronologi sengketa, hak Pencari Keadilan dan Harapan terhadap proses banding

November 12, 2026
15
Penasehat Hukum Sampaikan : Terdakwa Peter Tidak Terbukti Melawan Hukum, Putusan Bebas Kami Serahkan Kepada Majelis Hakim
Hukum

Penasehat Hukum Sampaikan : Terdakwa Peter Tidak Terbukti Melawan Hukum, Putusan Bebas Kami Serahkan Kepada Majelis Hakim

November 12, 2026
29
Angkut 33 Kg Sabu dari Aceh, Empat Terdakwa Komplotan Aris Munandar Dituntut Hukuman ‘Mati’ di PN Tangerang
Hukum

Angkut 33 Kg Sabu dari Aceh, Empat Terdakwa Komplotan Aris Munandar Dituntut Hukuman ‘Mati’ di PN Tangerang

November 11, 2026
117
Dituding Salah Prosedur Tetapkan Tersangka, Polres Metro Tangerang Kota Digugat Praperadilan
Hukum

Dituding Salah Prosedur Tetapkan Tersangka, Polres Metro Tangerang Kota Digugat Praperadilan

November 10, 2026
129

Media Siber :

Info Publik:

Kolom Ucapan :

Rekomendasi‎ Berita

Peringati HUT ke-20 dan Natal 2025, Pemkab Donggala Tekankan Pembangunan Humanis di Pinembani

Peringati HUT ke-20 dan Natal 2025, Pemkab Donggala Tekankan Pembangunan Humanis di Pinembani

11 bulan yang lalu
162
Pentas Monolog “Di Balik Langit Gaza” Sukses Hipnotis Penonton Palu

Pentas Monolog “Di Balik Langit Gaza” Sukses Hipnotis Penonton Palu

4 bulan yang lalu
81
Keluarga Korban Memohon Majelis Hakim Perintahkan JTrust Bank Pulihkan Rekening Pelapor dan Menghukum Berat Diona Silitonga.

Keluarga Korban Memohon Majelis Hakim Perintahkan JTrust Bank Pulihkan Rekening Pelapor dan Menghukum Berat Diona Silitonga.

1 tahun yang lalu
48

Advertorial Idul Fitri :

Advertorial :

Berita‎ Populer

  • JPU Tuntut Rosmawati Gunawan 2,5 Tahun Penjara Terduga Penipu Rp 2.8 M

    JPU Tuntut Rosmawati Gunawan 2,5 Tahun Penjara Terduga Penipu Rp 2.8 M

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PACS Banten Audiensi dengan Bupati Tangerang, Perkuat Silaturahmi dan Peran Masyarakat Simalungun di Tanah Rantau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Diduga Tebang Pohon Tanpa Izin,Walikota Jakarta Pusat Diminta Segel Bangunan Restoran Di Cempaka Putih

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PT Bank Central Asia Digugat, Dituding Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ditegur Dinas PU SDA Jatim, Penggarap Tambak Liar di Rawa Sekaran Diperintahkan Hentikan Aktivitas 2 Ekskavator dan Kosongkan Kawasan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Member Of :

kabaronenews

Copyright 2016 © PT. KABAR MEDIA INDONESIA

Navigate Site

  • Kebijakan Privasi
  • Jasa Publikasi
  • Kode etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi KabaroneNews.com
  • Info Lainnya

Follow Us

No Result
Lihat semua
  • Beranda
  • News
    • Daerah
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Nasional
  • Bisnis
  • Ekonomi
  • Hankam
  • Opini
  • Hukum
  • Lipsus
  • Politik
  • Ragam
  • Wisata

Copyright 2016 © PT. KABAR MEDIA INDONESIA