PALU – kabaronenews.com – Riuh rendah pekik “Salam Sampeili, Jagai Ngata!” mengguncang Gelora Bumi Kaktus (GBK) Andi Raga Petalolo, Kota Palu, pada Sabtu malam (20/6/2026).
Ribuan pasang mata saksi sejarah menyaksikan momentum monumental: Libu Mbaso Pemuda Kaili.
Perhelatan akbar Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah ini bukan sekadar seremoni pelantikan, melainkan sebuah manifestasi sosiologis dan revitalisasi kultural yang menegaskan posisi strategis pemuda adat di tengah dinamika modernitas kontemporer Tanah Tadulako.
Acara yang berlangsung khidmat sekaligus sarat magis kultural ini menjadi panggung pengukuhan pengurus PB-FPK se-Sulawesi Tengah (Sulteng).
Lebih dari itu, Libu Mbaso yang secara epistemologis berarti musyawarah agung. Berhasil memformulasikan sinergi trifokal antara totua ngata (lembaga adat), pemuda intelektual, dan pilar kelembagaan negara (state apparatus).
Deklarasi Sosio Kultural: Orasi Kebangsaan Moh. Erwin Lamporo
Di hadapan massa yang memadati arena, Ketua Umum PB-FPK Sulawesi Tengah, Moh. Erwin Lamporo, menyampaikan orasi kebudayaan yang membakar semangat spirit patriotisme lokal.
Dengan artikulasi yang mendalam, ia membedah makna substantif di balik jargon perjuangan FPK.
“Libu Mbaso malam ini bukanlah sekadar ruang profan tempat berkumpulnya pemuda. Ini adalah ikrar sakral, sebuah kosmos musyawarah agung untuk merapatkan barisan di bawah panji Mosangu Mompakambaso Ngata (Bersatu Membesarkan dan Membangun Negeri).
Front Pemuda Kaili wajib berdiri di garda terdepan sebagai agensi stabilitas; menjaga kerukunan, mengawal jalannya pembangunan, dan berfungsi sebagai benteng pertahanan sosial di Sulawesi Tengah,” tegas Erwin dengan nada berwibawa.
Ia juga mengontekstualisasikan signifikansi penyerahan pusaka daerah dalam dinamika kemitraan strategis.
“Penghormatan tertinggi berupa pusaka Guma kepada jajaran Forkopimda dan Gubernur H. Anwar Hafid malam ini adalah simbolisasi antropologis bahwa pemuda Kaili siap bersinergi dan bermitra, sekaligus menjadi elemen kontrol sosial yang mengawal kebijakan pro-rakyat.
Pintu FPK terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin mengabdi demi Tanah Kaili, inklusif tanpa sekat primordial suku atau latar belakang. Jaga marwah organisasi ini di mana pun kaki berpijak,” tambahnya.
Konsolidasi Elit dan Harmoni Struktur Kelembagaan
Kehadiran jajaran tertinggi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng mengonfirmasi legitimasi politis dan posisi tawar strategis FPK dalam memelihara stabilitas kawasan (geopolitik lokal).
Hadir langsung dalam upacara pengukuhan ini: Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid; Panglima Kodam (Pangdam) XXIII Palakawira, Mayjen (TNI) Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar; serta Kapolda Sulteng, Irjen Polisi Nasri Sulaeman.
Formasi ini diperkuat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng, Zullikar Tandjung; Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, H. Hidayat Pakamundi (mewakili Ketua DPRD); dan Kakanwil Kementerian Agama Sulteng, Dr. H. Junaidin.
Secara internal, FPK mengonstruksi struktur kepemimpinan yang solid dengan menghimpun tokoh-tokoh sentral lintas generasi.
Duduk sebagai Ketua Dewan Pembina FPK H. Rusdi Mastura, Ketua Dewan Penasehat Moh. Irwan Lapatta, dan Ketua Dewan Pengarah H. Husen Habibu.
Prosesi sakral ini mencapai puncaknya saat pembacaan ikrar FPK yang dipandu oleh Awaludin, mengartikulasikan komitmen linear organisasi untuk mendukung akselerasi program makro pemerintah: mulai dari sektor pendidikan, restrukturisasi ekonomi, penegakan hukum, hingga preservasi kearifan lokal (indigenous wisdom).
Sakralitas Penobatan “Panglima To Kaili” dan Transmisi Pusaka Guma
Ritual kebudayaan mencapai puncaknya melalui penobatan H. Rusdi Mastura sebagai Panglima To Kaili.
Penobatan gelar adat ini merupakan bentuk rekognisi tertinggi atas dedikasi, integritas, dan pengabdian tanpa batas sang tokoh terhadap eksistensi masyarakat adat Kaili.
Sebagai repesentasi kesiapan mengawal kedaulatan, keamanan, dan kedamaian geopolitik daerah, FPK menggelar prosesi penyerahan Guma, pedang tradisional khas Kaili yang menyimbolkan keberanian, kepemimpinan, dan perlindungan kepada Gubernur H. Anwar Hafid, Pangdam XXIII Palakawira, Kapolda, Kajati, Ketua DPRD Sulteng, serta Kakanwil Kemenag Sulteng.
Pusaka ini menjadi ikatan moral antara pemegang otoritas formal dan masyarakat adat.
“Kami merindukan lahirnya jenderal-jenderal baru dari rahim anak Kaili, figur yang mampu memimpin Panglima Kodam, karena kita adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari NKRI.
Kita harus menjadi aktor utama, penentu arah peradaban di tanah leluhur sendiri, bukan sekadar penonton di pinggir pusaran sejarah,” ungkap Ketua Dewan Pengarah FPK, H. Husen Habibu dengan dialektika yang emosional.
Menyambung refleksi tersebut, Moh. Erwin Lamporo menuntut afirmasi kebijakan yang konkret bagi generasi muda lokal.
Ia secara lantang mendesak reformasi birokrasi militer agar proses seleksi tingkat pusat (pantukhir) penerimaan TNI dapat didekonsentrasikan dan dipusatkan di Sulawesi Tengah, tanpa harus membebani calon prajurit ke luar daerah.
Kontinuitas Kepemimpinan dan Quantum Leap Pembangunan
Meninjau aspek historis pembangunan daerah, Ketua Dewan Penasehat FPK, Moh. Irwan Lapatta, memberikan apresiasi akademik terhadap estafet kepemimpinan di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, kesinambungan visi dari era Longki Djanggola, Rusdi Mastura, hingga H. Anwar Hafid telah menorehkan tinta emas pembangunan.
Secara khusus, ia mengidentifikasi Gubernur Anwar Hafid sebagai pemimpin bervisi futuristik.
“Apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah lompatan kuantum (quantum leap). Pak Gubernur Anwar Hafid telah meletakkan fondasi pembangunan manusia yang kokoh melalui kebijakan pendidikan dasar yang progresif. Ini adalah investasi peradaban,” urai Irwan Lapatta.
Simfoni Kosmis Gubernur Anwar Hafid: Epilog dari Atas Sesar Palu Koro
Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, dalam amanat kebudayaannya menguraikan pidato yang sarat akan muatan filosofis, geologis, dan spiritual.
Baginya, FPK tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan hadir tepat waktu (kairos) di tengah realitas geografis dan sosial pasca kebencanaan untuk mengaktualisasikan doktrin Jagai Ngata (Menjaga Negeri).
Anwar mengingatkan bahwa Sulawesi Tengah adalah episentrum peradaban kuno yang dibentuk oleh dialektika alam yang keras.
Ia mengimbau agar pemuda FPK tidak mengalami amnesia budaya dan tetap memegang teguh falsafah hidup masyarakat Kaili sebagai tameng ketangguhan (resiliensi) daerah:
Nosarara Nosa Batutu: Semangat persaudaraan dan persatuan eksistensial yang bersifat kekal.
Nosangu Norambanga: Kohesi sosial melalui nilai gotong royong dan bahu-membahu.
Mosipatuju & Mosimpatago: Konsensus resiprokal untuk saling menghargai dan menyayangi.
“Secara antropo-geologis, alam kita memiliki spesifikasi khusus. Berada di lintasan garis khatulistiwa membentuk karakter manusia Sulawesi Tengah yang adaptif, memiliki daya tahan uji luar biasa, dan tahan banting.
Apalagi, secara faktual, di bawah tanah yang kita pijak hari ini terbentang Sesar Palu Koro, salah satu sesar tektonik paling aktif dan ganas di dunia. Karakter tangguh itu bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan eksistensial,” urai Anwar Hafid memukau audiens.
Sebagai penutup yang monumental, Gubernur menekankan tatanan tri-karakter mutlak yang harus terinternalisasi dalam sanubari pemuda Kaili untuk memimpin masa depan:
Unto (Kecerdasan Pikiran), Dota (Kemauan/Niat yang Kuat), dan Rara (Keberanian Hati).
“Ketiga pilar ini adalah representasi dari manusia yang paripurna. Dan inilah jalan ideologis yang saya pilih: Berani, Cerdas, Nambaso!” pungkas Anwar Hafid, yang langsung disambut gemuruh standing ovation dan tepuk tangan membahana, menutup malam sakral Libu Mbaso dengan optimisme peradaban baru.
NK
