Jakarta ,Kabaronenews.com,-Sidang perkara dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah orang lain, melibatkan terdakwa Notaris dan dua Pengacara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.
Lima terdakwa dugaan pemalsuan yaitu, Ngadino selaku Notaris, Puji Astuti, Umar Edrus Al Habsyi pembantu Notaris dan dua Pengacara Hendra Sianipar dan Sopar Jepry Napitupulu, disidangkan dengan berkas perkara terpisah.
PlMajelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pemalsuan ini, dipimpin Abdul Basir didampingi dua hakim anggota Ranto Sabungan Silalahi dan Eka Fitriana.
Setelah Majelis Hakim mendengar pembacaan Nota Perlawanan (Eksepsi) dari kelima terdakwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Majelis Hakim memutuskan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa yang mengatakan dakwaan JPU tidak jelas dan kabur.
Dalam putusan Sela, Majelis Hakim menolak seluruhnya Perlawanan Kuasa Hukum yang disampaikan dalam persidangan sebelumnya. JPU diperintahkan supaya menghadirkan para saksi yang berkaitan dengan perkara aquo tersebut.
Sebagaimana surat permohonan penangguhan penahanan yang disampaikan para terdakwa kepada Majelis Hakim, sesuai kesepakatan Majelis Hakim, menolak seluruhnya permohonan penangguhan penahanan. Dalam putusan Sela nya, Majelis memerintahkan JPU agar para terdakwa tetap ditahan di ruang tahanan sementara.
Seluruh nota perlawanan yang disampaikan terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah memasuki pokok perkara. Oleh karena itu persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian pokok perkara.
“ Kepada Jaksa Penuntut Umum supaya menghadirkan saksi saksi dan bukti bukti dalam perkara ini pada persidangan berikutnya”, ungkap pimpinan sidang, 16/4/2026.
Sebelumnya JPU David dan Ari Sulton, menyampaikan, terdakwa Hendra Sianipar, Sopar Jepry Napitupulu, Umar Edrus Al Habsyi, Ngadino dan Puji Astuti, diduga melakukan tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan Surat Kuasa yang dilakukan kedua Pengacara, tanpa seijin korban dan akan digunakan untuk menjual tanah korban,
Surat Kuasa seolah- olah asli dan ditandatangani pemberi kuasa. Namun kenyataannya korban Lukman Sakti Nagaria tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada pengacara Hendra Sianipar dan Sopar Jepry Napitupulu.
Pengacara Hendra dan Sopar Jepry bertemu dengan terdakwa Umar Edrus Al Habsyi untuk menawarkan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) dua bidang tanah atas nama Lukman Sakti Nagaria ke saksi Ferbie beralamat di Permata Hijau Jakarta Selatan. Lalu saksi Ferbie meminta bukti kepemilikan sebidang tanah yang ditawarkan.
Lalu saksi Sopar Jepry Napitupulu memperlihatkan fotokopi 2 (dua) SHM dan disepakati akan datangi ke lokasi tanah 11 Januari 2024. Pada 9 Januari 2024, saksi Sopar mendatangi lokasi tanah di Jalan Inspeksi Kirana (dahulu bernama Jalan Inspeksi Cakung Drain) RT.003 RW.005, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara bersama-sama dengan terdakwa Hendra dan Edward Watimuri kemudian menemui penjaga lahan.
Para penjaga tanah itu bernama saksi Yonas Dortes, Yohannes Remetwa, Ardoyo dan saksi Noce Sarif Warner. Para terdakwa itu mengatakan, akan membawa calon pembeli tanah kemudian saksi terdakwa Sopar, Hendra memperlihatkan Surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2023, yang terdapat cap jari Pemberi Kuasa atas nama Lukman Sakti Nagaria dan terdapat tanda tangan Penerima Kuasa Sopar Jepry Napitupulu dan Hendra Sianipar dan saksi Maria Salikin.
Menurut JPU, para penjaga lahan itu menolak kedatangan Pengacara yang mengaku sebagai Kuasa Hukum dari korban karena mendapat informasi dari saksi Andreas Sakti, bahwa saksi korban tidak mengenal dan tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada saksi Sopar Jepry Napitupulu dan Hendra Sianipar.
Pada bulan Maret 2023, saksi Ngadino yang bekerja sebagai Notaris, tanpa seizin dari saksi Lukman Sakti Nagaria sebagai Pemilik Tanah menawarkan tanah itu kepada saksi Puji Astuti dan bekerja sama hendak menjualnya dengan memalsukan data data pemilik tanah.
Terdakwa Ngadino selaku Notaris membuat PPJB dan AKUM atas tanah tersebut, seolah-olah terjadi transaksi jual beli tanah antara saksi Puji Astuti dan Lukman Sakti Nagaria pada 15 Oktober 2018 (tanggal mundur), dengan memasukan nominal transaksi SHM Nomor: 5843/Rorotan seluas 2.721 m2 dengan nominal Rp 17 miliar rupiah dan SHM No.5884/Rorotan dengan luas 7.000 m2 dengan nominal Rp 43 miliar rupiah dan mencetaknya tanpa seizin dari saksi korban.
Perbuatan para terdakwa telah merugikan korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya. Para terdakwa terancam Pasal 492 Jo. Pasal 20 Huruf c Jo. Pasal 17 Ayat (1) UU No.1 Tahun 2023, KUHP tentang Pemalsuan.
Penulis : P.Sianturi
