Bangka, Kabar One. com – Dalam pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk wilayah Kabupaten Bangka pada Bulan Agustus 2025 mendatang ditemukan ada unsur penyimpangan, dimana ada oknun PNS dijadikan sebagai Tenaga Pengawasan di Tingkat Desa (PKD) terutama di desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.
Oknum Guru tersebut inisia UM yang mengajar di SDN.23 Desa Kace Timur dijadikan sebagai tenaga pengawas Pilkada Ulang. Hal ini jelas rancu, yang mana sudah jelas bahwa PNS atau ASN dan ASN honorarium tidak boleh memegang dua jabatan, karena kedua jabatan tersebut sudah jelas sumber anggaran insentif atau penghasilan dari sumber yang sama, yaitu mengunakan Anggaran Negara.
Hal ini disampaikan Fuad selaku Tokoh Masyarakat Desa Kace Timur pada Sabtu (10/5/2025).
“Harusnya pihak Bawaslu Kabupaten Bangka, dan pihak Pawascam Mendo Barat untuk mengkaji lagi apakah tidak bertentangan dengan aturan yang ada karena sudah jelas PNS/ASN , tidak boleh berpolitik dan terlibat politik praktis, apalagi sebagai Pengawas Pemilu ataupun Pilkada. “Tegas Fuad .
Lebih jauh dikatakan Fuad, “bahwa kalau kita cermati lagi , sudah jelas secara umum, (ASN) tidak diperbolehkan menjabat dua jabatan secara bersamaan. Larangan ini secara tegas diatur dalam peraturan pemerintah tentang manajemen PNS/ASN dan PP (P3K). “Katanya.
Penyebab Larangan menurut Fuad sudah jelas nanti akan terjadi
Kekhawatiran kinerja:
“Merangkap jabatan dapat mengurangi efektivitas dan kualitas kerja dalam menjalankan tugas-tugas utama. “Ujarnya.
Konflik kepentingan merangkap jabatan, terus Fuad, dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan.
“Misalnya saat harus mengambil keputusan yang memengaruhi dua atau lebih instansi yang dipegang, “katanya.
Dikatakannya, ketentuan hukum secara umum, UU ASN dan PP juga terkait larangan rangkap jabatan bagi ASN
apalagi Oknum Guru yang berstatus PNS /ASN , menjadi pengawas Pemilu.
“Ini sudah jelas oknum guru UM tersebut memegang dua jabatan, atau punya dua penghasilan. Walaupun penghasilan sebagai pengawas sifatnya sementara, namun anggaran tersebut sama sama bersumber dari uang Negara.
Yang menjadi pertanyaan, kata Fuad, Dia selaku masyarakat terutama warga Desa Kace Timur apakah tidak ada lagi warga lain untuk dijadikan sebagai tenaga pengawas.
“Sebab karena di Desa Kace Timur ini masih banyak SDM yang ingin menjadi pengawas apalagi generasi yang muda-muda, namun seharusnya dalam pengawasannya, pihak Bawaslu Kabupaten Bangka maupun Panwascam Mendo Barat membuka kesempatan dengan cara membuka penerimaan sebagai tenaga PKD, bukan ditunjuk begitu saja. “ungkap fuad.
Harapan Fuad selaku warga agar pihak Bawaslu Kabupaten Bangka untuk mengkaji lagi tentang oknum guru tersebut yang ditunjuk menjadi pengawas.
“Harapan saya, tolong dikaji lagi, jangan asal main tunjuk saja , apakah di desa Kace Timur itu tidak adalagi SDM, maka itu berilah kesempatan buat generasi yang lain. “Ujarnya. (Tim)
