Kotabaru,KabarOnenews.com– Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai bentuk komitmen dalam upaya menekan angka prevalensi stunting. Kegiatan berlangsung di Lantai 4 Hotel Grand Surya, Kamis (06/11/2025).
Dalam sambutan yang disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. Minggu Basuki, M.AP, mewakili Ketua Pelaksana TPPS Kotabaru Syairi Mukhlis, S.Sos., ditegaskan pentingnya penguatan komitmen lintas sektor untuk bersinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Tahun depan kami berharap kita bisa lebih fokus dalam kegiatan penanganan bersama ini. Pastikan setiap pedoman yang sudah diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, jangan sampai molor dalam pelaksanaan aksi konvergensi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa rapat koordinasi ini merupakan agenda rutin yang dilakukan sesuai tahapan. Pada kesempatan tersebut, peserta juga difokuskan pada persiapan pelaksanaan program tahun 2026 dengan melibatkan Penyuluh KB, Petugas Gizi, serta Camat se-Kabupaten Kotabaru.
Minggu Basuki turut menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting di Kotabaru mengalami peningkatan, dari 20,1 persen pada 2024 menjadi 23,2 persen pada 2025. Kondisi ini, katanya, harus menjadi perhatian bersama.
“Wakil Bupati selaku Ketua TPPS meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan yang belum optimal, sehingga pada 2026 angka stunting dapat kembali ditekan hingga di bawah 20 persen,” jelasnya.
Sementara itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, M. Ardani, S.Sos., M.I.P., mengapresiasi kerja keras Pemkab Kotabaru dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
“Banyak program yang telah dijalankan, tidak hanya dari Dinas KB, tetapi juga Dinas Kesehatan dan Bapperida. Konvergensi lintas sektor ini patut diapresiasi, karena kita menilai tidak hanya dari hasil, tetapi juga prosesnya,” ungkap Ardani.
Rakor TPPS ini juga menghadirkan pemaparan materi dari sejumlah narasumber, di antarnya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Kalsel tentang penguatan Kampung Keluarga Berkualitas,
Dan Dinas Kesehatan mengenai peningkatan kinerja petugas gizi, serta Bapperida terkait tindak lanjut dan monitoring evaluasi penginputan aksi konvergensi.
Adapun DPPPAPPKB menyampaikan materi tentang penguatan konvergensi lintas sektor melalui pendampingan keluarga berisiko stunting.
Kegiatan turut dihadiri Forkopimda, para kepala SKPD, Kepala DPPPAPPKB Kotabaru, Inspektur Kotabaru, TPPS Kabupaten, Camat, petugas gizi puskesmas, serta koordinator penyuluh KB se-Kabupaten Kotabaru.
By: Herpani
