Tanah Bumbu, KabarOneNews.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu, Senin (19/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, didampingi Ketua DPRD Andrean Atma Maulani. Hadir pula Asisten I M. Putu Wisnu Wardana yang mewakili Bupati, unsur Forkopimda, jajaran instansi vertikal, kepala SKPD, dan undangan lainnya.
Melalui juru bicaranya, H. Rusdi, Fraksi PAN mengapresiasi penyusunan RAPBD 2027 dan menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang realistis, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Di sektor pendidikan, Fraksi PAN menegaskan bahwa alokasi anggaran tidak hanya untuk memenuhi kewajiban belanja wajib, tetapi juga harus menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terukur, baik dari sisi keterampilan, moral, maupun karakter religius.
Selain itu, Fraksi PAN meminta penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat penurunan stunting dan menangani gizi buruk, terutama pada remaja putri, ibu hamil, serta anak usia di bawah dua tahun.
Fraksi PAN mengingatkan bahwa kemandirian ekonomi daerah hanya dapat terwujud apabila sektor riil masyarakat, seperti petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM, mendapatkan keberpihakan anggaran yang nyata, adil, dan berkesinambungan.
Terkait penataan kota dan pembangunan desa berkelanjutan, Fraksi PAN mengingatkan agar pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan perangkat daerah terkait tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pembangunan di kawasan perkotaan dan perdesaan diharapkan berjalan seimbang untuk mewujudkan daerah yang maju, asri, nyaman, dan tangguh terhadap bencana.
Fraksi PAN juga mendorong penyediaan ruang kreatif terpadu bagi pemuda untuk mengembangkan potensi di bidang seni, ekonomi kreatif, teknologi, dan olahraga.
Sementara itu, Fraksi PAN menegaskan bahwa efektivitas pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan responsif. Aparatur pemerintah diharapkan adaptif, menyederhanakan birokrasi, serta menjunjung integritas dan akuntabilitas, khususnya dalam layanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan kesehatan agar anggaran memberikan hasil maksimal. (Oksa)
