Tanah Bumbu, KabarOneNews.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyoroti sejumlah aspek dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, mulai dari kemampuan keuangan daerah hingga pemerataan pembangunan dan efektivitas penggunaan anggaran.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, M. Dodi Trinur Rizky, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027, Senin (19/10/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar mengemukakan sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Salah satunya berkaitan dengan struktur anggaran yang mencakup pendapatan daerah sebesar Rp2,185 triliun, belanja daerah Rp2,888 triliun, serta penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp702,34 miliar.
Terkait hal tersebut, Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan dan kepastian ketersediaan SiLPA, termasuk strategi pemerintah daerah apabila realisasinya tidak sesuai rencana.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah. Pemerintah daerah diminta menjelaskan langkah konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengurangi ketergantungan pada pendapatan eksternal, menetapkan target yang realistis, menggali potensi pendapatan yang belum tergarap, serta mencegah kebocoran penerimaan daerah.
Mengenai prioritas belanja daerah, Fraksi Golkar menekankan alokasi anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik, dengan indikator keberhasilan yang terukur untuk mengevaluasi efektivitas penggunaannya.
Tak hanya itu, pemerataan pembangunan hingga wilayah perdesaan turut menjadi perhatian Fraksi Golkar. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti jalan, drainase, air bersih, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan, dinilai perlu mendapat perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
Fraksi Golkar juga menyoroti efektivitas dan pengawasan anggaran. Setiap perangkat daerah diminta bertanggung jawab atas capaian program dan hasil penggunaan anggaran. Program yang belum memberikan manfaat optimal perlu dievaluasi, sedangkan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat perlu diperkuat. Transparansi dan pengawasan juga harus diterapkan pada seluruh tahapan pelaksanaan APBD.
“APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan angka-angka anggaran, melainkan instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa setiap rupiah uang daerah harus dikelola secara bertanggung jawab dan tepat sasaran. (Oksa)
