Oleh: DR. H. Abid Muhtarom, SE., SPd., MSE (Dekan FEB UNISLA/wakil dewan pengupahan kabupaten Lamongan)
Lamongan, KabarOne News com-Kabupaten Lamongan memiliki modal sosial, sumber daya alam, dan basis pertanian yang kuat untuk mengambil peran strategis dalam mempersiapkan rantai pasok MBG. Dalam konteks pembangunan daerah, MBG tidak sekadar dimaknai sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai pengungkit ekonomi lokal yang mampu menggerakkan sektor pertanian hortikultura dari hulu ke hilir. Tantangan terbesarnya bukan pada ketersediaan produk semata, melainkan bagaimana memastikan produk hortikultura berkualitas dapat diproduksi dengan biaya rendah, didistribusikan secara efisien, dan sampai ke konsumen dengan harga terjangkau serta berkelanjutan.
Persiapan rantai pasok MBG harus dimulai dari hulu, yakni ketersediaan input produksi yang murah, berkualitas, dan mudah diakses petani. Perusahaan pupuk, penyedia bibit unggul, pestisida ramah lingkungan, hingga sarana produksi lainnya perlu dilibatkan secara aktif dalam ekosistem ini. Selama ini, biaya produksi hortikultura sering kali tinggi karena ketergantungan pada input mahal dan fluktuatif. Dengan kemitraan strategis antara pemerintah daerah, BUMD, koperasi, dan perusahaan penyedia sarana pertanian, Lamongan dapat membangun skema pengadaan pupuk dan bibit yang lebih efisien, terjamin mutunya, dan stabil harganya. Skema kontrak jangka menengah, subsidi tepat sasaran, hingga produksi bibit lokal berbasis balai benih daerah menjadi langkah konkret untuk menekan biaya sejak awal proses produksi.
Namun input murah tidak akan optimal tanpa kesiapan lahan, irigasi, manajemen pertanian, dan sumber daya manusia petani hortikultura. Lamongan memiliki hamparan lahan yang potensial, tetapi masih menghadapi tantangan dalam tata kelola air, pola tanam, dan produktivitas. Revitalisasi jaringan irigasi, pemanfaatan teknologi irigasi tetes, serta pengaturan kalender tanam berbasis data iklim menjadi kebutuhan mendesak. Di sisi lain, peningkatan kapasitas petani menjadi kunci. Petani hortikultura harus didorong untuk bertransformasi dari sekadar produsen menjadi pelaku agribisnis yang memahami efisiensi biaya, standar kualitas, dan kebutuhan pasar MBG. Pelatihan, pendampingan intensif, serta integrasi petani dalam kelompok tani modern atau koperasi produksi akan memperkuat posisi tawar mereka sekaligus menjaga kontinuitas pasokan.
Aspek berikutnya yang tidak kalah penting adalah distribusi dan akses jalan. Produk hortikultura bersifat mudah rusak dan sensitif terhadap waktu. Tanpa sistem distribusi yang efisien, biaya logistik akan meningkat dan harga jual di tingkat konsumen menjadi mahal. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur jalan desa, jalan usaha tani, serta konektivitas ke pasar dan pusat distribusi MBG harus menjadi prioritas. Keberadaan distributor lokal yang terintegrasi dengan petani juga perlu diperkuat. Distributor tidak hanya berfungsi sebagai penyalur barang, tetapi sebagai pengatur alur pasok, penjaga kualitas, dan penstabil harga. Dengan sistem logistik yang pendek dan efisien, margin biaya dapat ditekan, sehingga produk hortikultura Lamongan mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan MBG secara berkelanjutan.
Regulasi dan fasilitas penunjang menjadi fondasi yang mengikat seluruh rantai pasok ini. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan yang pro-petani dan pro-konsumen. Regulasi harga dasar, insentif bagi pelaku usaha hortikultura, kemudahan perizinan, serta dukungan fasilitas pascapanen seperti gudang, cold storage, dan pusat sortasi menjadi faktor penentu keberhasilan. Tanpa fasilitas penunjang, petani akan selalu berada pada posisi lemah saat panen raya karena harga jatuh. Dalam konteks MBG, stabilitas pasokan dan harga justru menjadi kunci utama, sehingga kebijakan daerah harus mampu menjembatani kepentingan produksi, distribusi, dan konsumsi secara seimbang.
Di era digital, kebutuhan akses informasi dan teknologi komunikasi tidak bisa diabaikan. Rantai pasok MBG yang efisien membutuhkan data yang akurat dan real time, mulai dari data produksi, kebutuhan pasar, harga, hingga distribusi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu petani mengetahui permintaan MBG, menyesuaikan volume dan jenis tanaman, serta menghindari overproduksi. Platform digital pertanian, sistem informasi pasar, dan aplikasi manajemen distribusi dapat menjadi solusi untuk memangkas biaya transaksi dan meningkatkan transparansi. Dengan akses informasi yang baik, petani tidak lagi berada dalam ketidakpastian, sementara pengelola MBG dapat merencanakan kebutuhan bahan baku secara lebih presisi.
Tujuan akhir dari seluruh persiapan ini adalah menghasilkan produk hortikultura dengan biaya rendah dan harga jual yang terjangkau bagi konsumsi MBG. Harga murah bukan berarti mengorbankan kualitas, tetapi justru hasil dari efisiensi di setiap mata rantai. Ketika input produksi terjangkau, produktivitas lahan meningkat, distribusi efisien, regulasi mendukung, dan informasi terbuka, maka harga produk secara alami akan kompetitif. Inilah esensi dari pembangunan rantai pasok hulu ke hilir yang terintegrasi. Lamongan tidak hanya menjadi lumbung hortikultura, tetapi juga pusat penyedia bahan baku MBG yang andal, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan petani serta masyarakat.
Mempersiapkan rantai pasok MBG di Kabupaten Lamongan sejatinya adalah investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi daerah. Dengan kolaborasi antara pemerintah, petani, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, visi ini bukanlah sesuatu yang utopis. Lamongan memiliki semua prasyarat untuk menjadi contoh daerah yang mampu mengelola hortikultura murah, berkualitas, dan berdaya saing melalui pendekatan hulu ke hilir. Yang dibutuhkan adalah komitmen bersama, kebijakan yang konsisten, dan keberanian untuk berinovasi demi masa depan pangan dan gizi masyarakat yang lebih baik.
