Oleh: Dr. H. Abid Muhtarom, SE., MSE
Dekan FEB UNISLA
Surabaya,KabarOneNews.com-Perdebatan tentang keberadaan (ritel modern) Indomaret dan Alfamart di desa sering terjebak pada dua ekstrem: satu pihak menganggapnya simbol kemajuan distribusi, pihak lain melihatnya sebagai ancaman UMKM. Dua posisi ini sama-sama tidak lengkap bila tidak ditopang pendekatan ilmiah. Dalam ekonomi wilayah, isu ini bukan semata isu ritel, melainkan isu struktur aliran nilai tambah dan struktur rantai pasok. Karena itu, kebijakan menghadirkan Koperasi Merah Putih (KMP) bersamaan dengan penghapusan ritel modern harus dinilai sebagai rekayasa sistem ekonomi desa: perubahan saluran konsumsi, perubahan asal pasokan barang, perubahan margin perdagangan, dan perubahan titik akumulasi keuntungan. Model yang paling relevan untuk membaca dampak sistemik semacam ini adalah Model Input–Output (I–O).
Model I–O menempatkan perekonomian sebagai jaringan antar sektor. Setiap sektor menghasilkan output dan pada saat yang sama membutuhkan input dari sektor lain. Ketika kebijakan menghapus Indomaret–Alfamart diterapkan, kesalahan paling umum adalah menganggap konsumsi rumah tangga akan “berkurang”. Dalam kenyataannya konsumsi tidak hilang, melainkan berpindah kanal. Maka, secara metodologis, kebijakan tersebut harus diperlakukan sebagai guncangan permintaan akhir (final demand shock) yang memindahkan belanja dari sektor ritel modern ke sektor koperasi desa, disertai perubahan komposisi barang yang diperdagangkan. Dari sini dampak total dapat dihitung melalui pengganda Leontief: perubahan permintaan akhir akan memicu perubahan output langsung dan tidak langsung pada seluruh sektor yang terhubung.
Namun inti persoalan ekonomi desa bukan sekadar “siapa yang melayani transaksi”, melainkan “siapa yang memasok barang”. Ritel modern bekerja dengan keunggulan sistem logistik terpusat, standardisasi kualitas, dan kecepatan distribusi. Tetapi sistem tersebut memiliki konsekuensi struktural: keterikatan kuat pada distributor besar dan pemasok luar wilayah. Dalam konteks desa, konsekuensi itu berarti kebocoran ekonomi lokal (local leakage) menjadi tinggi. Uang belanja warga desa mengalir keluar melalui rantai pasok, margin distribusi, dan keuntungan korporasi. Yang tertinggal di desa seringkali hanya upah pekerja toko dan sedikit aktivitas logistik lokal. Dengan kata lain, ritel modern memang mempercepat distribusi, tetapi ia tidak otomatis memperkuat basis produksi lokal.
Koperasi desa, jika dirancang dengan prinsip ekonomi kelembagaan yang benar, justru memiliki peluang mengubah pola tersebut. KMP berpotensi menjadi simpul agregasi permintaan dan simpul agregasi produksi. Ia bisa menjadi pembeli utama produk UMKM, pembeli hasil pertanian lokal, sekaligus penyedia pembiayaan mikro. Dalam kerangka I–O, ini berarti KMP bukan hanya sektor perdagangan, melainkan pemicu kenaikan permintaan akhir pada sektor produksi lokal. Tetapi sekali lagi: ini tidak otomatis terjadi. Jika KMP hanya mengganti Indomaret sebagai “etalase” tetapi isi raknya tetap produk luar, maka dampaknya terhadap UMKM akan lemah. Kebijakan semacam itu hanya memindahkan pelaku ritel, bukan memindahkan struktur rantai pasok.
Di sinilah kebijakan local sourcing menjadi variabel kunci. Dalam model, local sourcing dapat didefinisikan sebagai porsi belanja rumah tangga yang dialihkan ke KMP dan kemudian diubah menjadi permintaan terhadap output sektor-sektor lokal, terutama pertanian, UMKM pangan, dan UMKM nonpangan. Secara analitis, semakin besar local sourcing, semakin kuat backward linkage desa: ritel menarik produksi, produksi menarik input hulu, dan seluruh siklus memicu permintaan tenaga kerja lokal. Dengan local sourcing 20–40 persen saja pada komoditas yang memungkinkan, efek pengganda UMKM dapat melampaui efek sekadar perpindahan jasa perdagangan.
Pada titik ini harus ditegaskan secara akademik: penghapusan (ritel modern) Indomaret–Alfamart bukan kebijakan pro-UMKM secara otomatis. Ia hanya menciptakan ruang institusional. Ruang itu bisa menjadi penguatan UMKM bila diisi oleh desain pasok yang tepat, atau bisa berubah menjadi inefisiensi distribusi bila KMP tidak memiliki kapasitas manajerial, logistik, dan tata kelola. Jika KMP gagal menjaga ketersediaan barang dan efisiensi margin, maka risiko kenaikan harga dan turunnya kesejahteraan konsumen akan muncul. Kebijakan yang mengatasnamakan ekonomi kerakyatan tetapi menghasilkan inflasi desa adalah kebijakan yang keliru. Karena itu, analisis I–O harus dibaca berdampingan dengan indikator efisiensi: margin perdagangan, biaya logistik, dan stabilitas pasokan.
Dalam ekonomi wilayah, ukuran keberhasilan kebijakan semacam ini tidak cukup dinilai dari kenaikan omzet koperasi. Ukuran yang lebih tepat adalah perubahan nilai tambah lokal. Model I–O memungkinkan menghitung nilai tambah sektor dan proporsi nilai tambah yang tinggal di desa. Ritel modern cenderung memiliki nilai tambah lokal rendah karena profit dan rantai pasoknya banyak keluar. Sebaliknya, koperasi dan UMKM memiliki kecenderungan nilai tambah lokal lebih tinggi karena upah, SHU, dan surplus usaha lebih banyak dinikmati warga setempat. Dengan demikian, indikator penting yang harus dibaca pembuat kebijakan adalah penurunan kebocoran ekonomi, bukan sekadar perpindahan tempat belanja.
Model ini juga membuka ruang untuk menilai dampak pada sektor logistik desa. Minimarket modern biasanya mengunci logistik pada pusat distribusi. KMP yang berkembang dapat menciptakan pusat distribusi mikro di desa: gudang, cold chain sederhana, armada pengiriman, serta digitalisasi stok. Dalam I–O, ini tercermin sebagai kenaikan output sektor transportasi dan pergudangan. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga ketahanan pasok desa. Desa tidak lagi sekadar titik konsumsi, melainkan bagian aktif dari sistem distribusi.
Pendekatan yang lebih tajam adalah membangun skenario bertingkat. Skenario pertama hanya memindahkan belanja ritel dari minimarket ke KMP. Skenario kedua menambahkan local sourcing. Skenario ketiga menambahkan investasi koperasi pada gudang, transport, dan sistem digital. Dengan skenario bertingkat, kita dapat mengidentifikasi faktor yang benar-benar menentukan dampak UMKM. Pengalaman studi ekonomi regional menunjukkan bahwa variabel paling menentukan bukanlah penutupan ritel modern itu sendiri, melainkan tingkat substitusi pasokan dari luar wilayah menjadi pasokan lokal. Jika substitusi ini rendah, dampak UMKM kecil dan kebijakan hanya bersifat simbolik. Jika substitusi ini tinggi, dampak UMKM menjadi signifikan dan kebijakan menjadi transformasional.
Karena itu, kebijakan penghapusan (ritel modern) Indomaret–Alfamart seharusnya tidak diposisikan sebagai tujuan, melainkan sebagai instrumen transisi struktur ekonomi desa. Tujuan sejatinya adalah membangun sistem distribusi yang memperkuat basis produksi lokal. Dalam desain kebijakan, penghapusan ritel modern harus diikuti dengan syarat-syarat operasional: target local sourcing yang terukur, program peningkatan kapasitas UMKM, dukungan pembiayaan koperasi, sistem quality control, serta manajemen rantai pasok yang modern. Tanpa itu, kebijakan ini hanya akan menciptakan kekosongan layanan yang berisiko merugikan konsumen desa.
Kesimpulan yang dapat ditarik secara ilmiah adalah sebagai berikut. Pertama, penghapusan ritel modern bukan jaminan penguatan UMKM, tetapi membuka peluang penguatan jika KMP mampu mengubah struktur pasok. Kedua, variabel penentu dampak adalah local sourcing, bukan sekadar perpindahan saluran belanja. Ketiga, keberhasilan kebijakan harus diukur dengan indikator nilai tambah lokal dan penurunan kebocoran ekonomi, bukan hanya omzet koperasi. Keempat, model Input–Output memberikan kerangka yang dapat diuji untuk menghitung dampak total: output, nilai tambah, tenaga kerja, dan keterkaitan sektor. Dengan demikian, perumusan kebijakan desa tidak boleh berhenti pada slogan ekonomi kerakyatan, melainkan harus berbasis kalkulasi ekonomi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
