Bojonegoro, KabarOne news.com– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro menyoroti peran strategis Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bojonegoro Pangan Mandiri dalam menstabilkan harga hasil pertanian dan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pandangan ini disampaikan oleh anggota Fraksi PKB, Eny Soedarwati, S.IP, dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Penyertaan Modal Daerah pada Perumda tersebut.
Sebagai daerah agraris, Bojonegoro memiliki banyak petani yang bergantung pada hasil panen. Namun, harga yang fluktuatif sering kali merugikan mereka. Oleh karena itu, Fraksi PKB menegaskan bahwa Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri harus hadir sebagai stabilisator harga yang memberikan kepastian bagi petani.
“Sering kali, harga hasil panen jatuh ketika musim panen tiba, karena pedagang besar dari luar daerah membeli dengan harga murah. Hal ini membuat petani mengalami kerugian. Kami berharap Perumda dapat menjadi solusi dalam menjaga kestabilan harga,” ujar Eny Soedarwati.
Selain berperan dalam sektor pertanian, Fraksi PKB juga mendorong agar Perumda bekerja sama dengan UMKM, koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
“Jangan hanya fokus pada hasil pertanian mentah, tetapi juga harus ada hilirisasi produk dengan menggandeng UMKM. Ini akan memperkuat perekonomian desa dan menciptakan lapangan kerja baru,” tambahnya.
Agar Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri mampu bersaing di tingkat daerah maupun nasional, Fraksi PKB menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional dan transparan. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) harus diterapkan untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing perusahaan.
“Transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi harus menjadi prioritas dalam pengelolaan Perumda. Dengan manajemen yang profesional, bukan tidak mungkin Perumda ini bisa menjadi perusahaan daerah yang berdaya saing tinggi,” tegasnya.
Menutup pandangan fraksi, Eny Soedarwati menegaskan bahwa PKB mendukung penuh kebijakan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM.
“Kami ingin regulasi yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada masyarakat. Harapannya, kebijakan ini bisa menjadi solusi nyata atas permasalahan yang selama ini dihadapi petani dan UMKM,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari proses pembahasan Raperda sebelum nantinya ditetapkan sebagai peraturan daerah yang mengikat. (yen)
