Tanah Bumbu, KabarOneNews,com — Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja bersama PDAM Bersujud Batulicin untuk membahas pelayanan dan ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat, Rabu (06/05/2026).
Rapat tersebut dibuka oleh anggota Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Harmanudin, SH. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait pelayanan air bersih yang dinilai belum optimal. Ia pun menegaskan bahwa persoalan ini menjadi perhatian serius dan perlu segera ditindaklanjuti, terutama menjelang pembahasan perubahan anggaran daerah.
Dalam rapat kerja itu, DPRD menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat, mulai dari distribusi air yang tidak maksimal, kondisi air yang kerap keruh, hingga tagihan yang dinilai memberatkan pelanggan.
Di sisi lain, Manajer Teknik PDAM Batulicin, Dedy Tri Wahyudi, menjelaskan bahwa gangguan pelayanan air bersih dipengaruhi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu yang kerap terjadi adalah gangguan listrik yang berdampak pada operasional produksi air.
Di samping itu, tingginya tingkat kekeruhan air sungai dalam beberapa bulan terakhir juga menjadi kendala utama. Jika sebelumnya kondisi keruh hanya terjadi satu hingga dua kali dalam sebulan saat curah hujan tinggi, kini dapat terjadi hingga tiga sampai empat kali dalam seminggu.
Ia menyebutkan, aktivitas di sungai, termasuk pertambangan, turut mempengaruhi kualitas air baku yang digunakan PDAM.
Lebih lanjut, Dedy menambahkan bahwa produksi air yang normalnya mencapai 50 liter per detik terpaksa diturunkan akibat meningkatnya tingkat kekeruhan. Kondisi ini membuat distribusi air ke masyarakat tidak dapat berjalan optimal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihak PDAM menilai perlu adanya kerja sama dengan pemerintah daerah serta dinas terkait dalam penanganan kondisi sungai sebagai sumber air baku.
Tak hanya itu, PDAM juga mengungkapkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak berdampak pada biaya operasional, khususnya dalam proses produksi dan distribusi air bersih.
Sementara itu, Anggota DPRD Tanah Bumbu, Said Ismail Kholil Al Ydrus, menilai bahwa tingginya tingkat kekeruhan air tidak lepas dari aktivitas di sungai, termasuk pertambangan. Ia mengusulkan agar digelar forum atau rapat lanjutan yang melibatkan berbagai pihak guna mencari solusi.
Ia juga menyoroti persoalan limbah PDAM yang disebut telah mencapai 4 hingga 5 meter dan masuk ke area persawahan masyarakat di wilayah Sarigadung. Menurutnya, hingga kini belum ada penanganan serius terhadap masalah tersebut.
Selain itu, ia mempertanyakan belum difungsikannya pipa besar dari Sarigadung menuju Kompi yang telah dibangun sebelumnya. Menanggapi hal ini, pihak PDAM menjelaskan bahwa pipa tersebut belum dapat dioperasikan karena kondisi air yang masih keruh sehingga belum layak didistribusikan.
Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya, turut menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait pembayaran beban PDAM meskipun tidak ada pemakaian air. Ia menegaskan agar tidak ada penagihan kepada masyarakat apabila tidak terdapat distribusi maupun penggunaan air.
“Tolong jangan ditagih beban itu karena tidak mengalirkan air. Artinya, tidak boleh diambil tagihan tersebut karena air tidak didistribusikan,” tegasnya.
Di akhir rapat, Ketua Komisi II mengungkapkan bahwa DPRD berencana menggelar forum lanjutan yang melibatkan pemerintah daerah, dinas terkait, aparat kepolisian, hingga pihak perusahaan guna membahas kondisi sungai sebagai sumber air baku sekaligus mencari solusi menyeluruh atas permasalahan air bersih di Tanah Bumbu. (Oksa)
