JAKARTA — KabarOneNews.com-Tim kuasa hukum Tjhang A Sang alias Asang dari ‘Law Office Mahdi, S.H. & Partners’ mendatangi Mapolda Metro Jaya, Jumat (13/11/2026).
Kedatangan mereka untuk mempertanyakan sekaligus mendesak tindak lanjut permohonan Gelar Perkara Khusus yang telah diajukan kepada Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Metro Jaya.
Tim yang dipimpin advokat Mahdi, didampingi Endang Kusnadi dan Rudi Supriadi, menilai terdapat sejumlah kejanggalan serius dalam penanganan perkara kliennya di Polres Metro Tangerang Kota.
Kejanggalan tersebut meliputi dugaan penanganan perkara ganda (double tracking), penggunaan alat bukti yang diduga dimanipulasi, hingga dugaan kriminalisasi sengketa perdata menjadi perkara pidana.
“Kami datang langsung untuk menanyakan perkembangan permohonan Gelar Perkara Khusus. Kami berharap Kapolda Metro Jaya melalui Irwasda segera merespons dan menjadwalkan ekspose perkara ini. Klien kami diduga menjadi korban kriminalisasi atas sengketa perdata yang dipaksakan menjadi perkara pidana,” tegas Mahdi kepada sejumlah media.
Menurut tim kuasa hukum, perkara tersebut bermula dari hubungan bisnis antara Tjhang A Sang dengan Djan Liong.
Bahkan, persoalan itu sebelumnya telah dilaporkan dan diproses di Polsek Sungai Kakap, Polres Kubu Raya, Polda Kalimantan Barat, melalui LP/202/X/2025 tertanggal 24 September 2025.
Namun, objek persoalan yang sama kembali dilaporkan di Polres Metro Tangerang Kota melalui LP/B/555/III/2026 tertanggal 10 Maret 2026 oleh Wendy Gunawan.
Kuasa hukum mempertanyakan dasar keterlibatan Wendy Gunawan (Pelapor) tersebut, karena dinilai tidak memiliki hubungan hukum maupun transaksi langsung dengan kliennya.
Selain itu, tim kuasa hukum mempersoalkan faktur dan nota tagihan yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Mereka menduga dokumen tersebut telah dikondisikan dan tidak sesuai dengan fakta transaksi sebenarnya.
Pasalnya, dalam faktur tercantum pengiriman makanan, sementara barang fisik yang diterima disebut berupa ‘oli’.
Bahkan, nota yang semula diserahkan untuk keperluan penagihan kepada pihak ketiga diduga justru digunakan sebagai alat untuk menjerat kliennya.
Kriminalisasi dan Rekayasa
Kuasa hukum juga menilai, penyidik mengabaikan ketentuan hukum acara pidana, khususnya mengenai syarat dan kekuatan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, serta pedoman penanganan perkara yang bersumber dari hubungan keperdataan.
Tak hanya mendesak gelar perkara khusus, tim hukum juga tengah mengawal gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Tangerang, guna menguji keabsahan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Tjhang A Sang.
Mereka sekaligus mendorong pemeriksaan etik terhadap penyidik terkait, melalui Divpropam/Paminal.
“Kami meminta pimpinan Polda Metro Jaya melakukan pengawasan ketat. Dugaan penyalahgunaan wewenang dan rekayasa perkara seperti ini harus diusut secara objektif. Kebenaran materiil dan kepastian hukum harus ditegakkan,” pungkas Mahdi.
Kini, perhatian tertuju pada respons Polda Metro Jaya terhadap permohonan Gelar Perkara Khusus tersebut.-
Penulis : Luster Siregar.
