Jakarta ,KabarOnenews.com,-Penasehat Hukum terdakwa Dien Chin Pan alias Peter berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan importasi HP ilegal, supaya jernih mempertimbangkan hukum pemidanaan terhadap terdakwa.
Pasalnya, selama pembuktian perkara ini dalam persidangan tidak ditemukan adanya unsur unsur perbuatan melawan hukum dari diri terdakwa Peter.
Perbuatan melawan hukum yang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dilakukan Peter. Bahkan barang bukti HP yang dituduhkan diimpor terdakwa pun tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan.
Segala unsur tindak pidana tidak ditemukan sehingga Majelis Hakim sepantasnyalah membebaskan terdakwa Dien Chin Pan alias Peter, dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal itu disampaikan M.Solihin Penasehat Hukum terdakwa dari Advokat Law Office M.Solihin HD dan Rekan, pada Media di PN Jakarta Utara.
Menurut Penasehat Hukum, berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi saksi yang terungkap dalam persidangan, tidak ada seorang saksi yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan importasi HP ilegal. Tapi saksi menyebutkan terdakwa hanyalah pemilik gudang yang berada di Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara yang digeledah aparat Kepolisian.
Dari hasil persidangan selama ini, terdakwa Dien Chin Pan alias Peter, tidak seharusnya disidangkan dalam perkara ini, sebab dakwaan melanggar undang undang Perdagangan terkait importasi barang tak berizin, atau tidak memiliki ijin Sertifikat Nasional Indonesia (SNI), terhadap barang elektronik impor berupa HP, Laptop berbagai merek serta aksesorisnya, bukan Peter pelakunya.
Terdakwa dituntut 4 tahun penjara denda 100 juta rupiah, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena terdakwa diduga mengimpor dan atau memperdagangkan barang impor elektronik tanpa ijin SNI.
Dalam nota pembelaan yang dibacakan Penasehat Hukum terdakwa, Advokat Law Office M.Solihin HD dan Rekan menyampaikan, Peter tidak melakukan impor barang seperti didakwakan JPU. Terdakwa merupakan pengusaha yang memiliki izin impor terhadap barang mainan dan baju anak anak dan barang perdagangan lainnya.
Terdakwa tidak mengetahui adanya barang elektronik yang dimasukkan pengirim dari Cina ke barang impor yang terdakwa miliki. Namun diketahui barang tersebut merupakan barang terpidana Jiang Shiang (sudah di vonis PN Jakarta Barat.
Bahwa pemilik impor HP, Laptop yang di sebutkan JPU dalam tuntutannya bukanlah terdakwa Peter, namun merupakan milik Shan Jiang warga Negara China yang sudah disidangkan dan divonis 2 tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.
Sementara pemilik barang lainnya adalah Mr FR dan Taslim selaku Ekspedisi yang melakukan pengurusan Kepabeanan di Pelabuhan Bandara Juanda Jawa Timur. Sementara tersangka FR dinyatakan DPO (Dalam Pencarian Orang). Oleh karena itu terdakwa tidak mengetahui kronologis keberadaan barang orang lain didalam gudangnya sehingga menyebabkan Peter terikut ikut diadili di PN jakarta Utara.
“Pembuktian kepemilikan barang HP telah keliru dan tidak menunjukkan milik terdakwa Peter”, sehingga harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum,” ungkap M.Solihin dalam Pledoinya di hadapan Majelis Hakim PN Jakarta Utara, pimpinan Dian Sari.
Pledoi Penasehat Hukum juga menyebutkan, Shan Jiang yang juga terdakwa dalam perkara ini dan merupakan saksi mahkota dalam perkara ini tidak pernah dihadirkan JPU untuk memberikan keterangan dalam persidangan, untuk membuktikan perbuatan apa yang dilakukan terdakwa Dien Chin Pan alias Peter.
Selain itu barang bukti HP, Laptop dan accesories berbagai merk yang disebut-sebut JPU dalam dakwaan dan tuntutannya, tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan. Oleh karena itu barang bukti sebanyak 500 dus HP, Laptop berbagai merek tersebut bukan lah milik terdakwa Dien Chin Pan alias Peter, sehingga dakwaan dan tuntutan JPU merupakan error inporson dan harus ditolak Majelis Hakim
Terdakwa Dien Chin Pan alias Peter, merupakan pengusaha yang memiliki izin di Indonesia. Perusahaannya bergerak di bidang perdagangan perlengkapan bayi, mainan anak anak, susu, hasil pertanian dan perdagangan besar lainnya, yang diberikan Kementerian Perdagangan.
Pengusaha yang memiliki izin lengkap di Indonesia, dan bukan pengusaha gelap atau pemilik badan hukum barang ilegal sebagaimana disebutkan JPU dalam tuntutannya.
Kami selaku Penasehat Hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim supaya subjektif membuat pertimbangan hukum terhadap terdakwa Peter. Selama pembuktian dalam persidangan perbuatan melawan hukum mengimpor HP dan elektronik tidak terbukti ditemukan dari diri Peter.
Oleh karena itu segala unsur tindak pidana tidak ditemukan dari Peter, sehingga Majelis Hakim tidak patut menghukum terdakwa Dien Chin Pan alias Peter. Majelis juga diminta untuk memulihkan nama baik terdakwa serta membebankan biaya perkara ke negara, ungkap Penasehat Hukum.
Penulis : P.Sianturi
