LAMONGAN , KabarOneNews.com– Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamongan menegaskan bahwa Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM) Moronyamplung, Kecamatan Kembangbahu, bukan merupakan bagian dari PDAM.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul keluhan petani dan peternak setempat yang mengaku kesulitan memperoleh air bersih karena pasokan HIPAM diduga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dua pabrik di sekitar desa.
Penanggung Jawab Direktur Utama PDAM Lamongan, Syahril Muhammad Majidi, mengatakan HIPAM Moronyamplung dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa dan hingga kini belum menjalin kerja sama dengan PDAM Lamongan.
“HIPAM Moronyamplung belum bekerja sama dengan PDAM. HIPAM wilayah selatan yang sudah bekerja sama dengan PDAM adalah HIPAM Dusun Tempuran, Desa Puter,” kata Syahril, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, apabila HIPAM Moronyamplung menjalin kerja sama dengan pihak lain, hal tersebut berada di luar kewenangan PDAM.
“PDAM tidak ikut-ikutan jika HIPAM Moronyamplung ada kerja sama dengan pihak lain, karena itu bukan domain kami,” ujarnya.
Syahril memastikan kapasitas pasokan air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mojolagres masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk apabila terjadi peningkatan konsumsi air.
“Pasokan air dari Mojolagres masih sangat mencukupi. Sehingga peningkatan pemakaian air bisa dipenuhi,” ungkapnya.
Terkait kebutuhan air bagi sektor industri di wilayah selatan Lamongan yang meliputi Kecamatan Mantup, Kembangbahu, dan Tikung, Syahril menyebut sejumlah perusahaan telah menjadi pelanggan resmi PDAM.
“Ada satu perusahaan makanan dan juga ada satu perusahaan packaging yang sudah menjadi pelanggan PDAM,” tuturnya.
Sebelumnya, warga Desa Moronyamplung yang berprofesi sebagai petani dan peternak mengeluhkan semakin sulitnya memperoleh air bersih. Mereka menduga berkurangnya debit air dari HIPAM Moronyamplung disebabkan pasokan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dua pabrik di sekitar desa.
Kondisi itu dikhawatirkan berdampak pada aktivitas pertanian dan peternakan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat. (****)
