JAKARTA, KabarOneNews.com –Dugaan praktik penimbunan dan peredaran oli ilegal atau palsu di Kalimantan Barat kian menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Kalimantan Barat mendesak Kapolri melalui Kabareskrim Polri turun tangan mengusut tuntas jaringan bisnis ilegal tersebut.
Desakan itu disampaikan melalui laporan pengaduan sekaligus permohonan atensi khusus yang secara resmi disampaikan DPD GAIB Kalbar ke Mabes Polri, Jakarta.
Langkah tersebut ditempuh lantaran pengaduan yang sebelumnya dilayangkan kepada Ditreskrimsus Polda Kalbar pada 14 Oktober 2026 dinilai belum mendapat penanganan serius.
Ketua DPD GAIB Kalbar, Rudi Supriadi, menegaskan pihaknya tidak ingin praktik perdagangan oli ilegal atau palsu terus berlangsung tanpa penindakan hukum yang menyentuh aktor-aktor utamanya.
Tebang Pilih, Bandar Besar Agar Diusut
Kepada sejumlah awak media, Rabu (18/11/2026), Rudi mengungkapkan bahwa penanganan kasus tersebut terkesan tebang pilih.
Menurutnya, penindakan selama ini justru lebih banyak menyasar pelaku di tingkat lapangan, salah satunya Edy Muliadi alias Edy Chow.
Sementara itu, sejumlah nama yang disebut GAIB diduga memiliki peran lebih besar dalam jaringan tersebut, yakni Djan Liong alias Ucok, Wendy Gunawan, Chandra Elman, serta Fuska Tanandika yang disebut juga dengan nama Wendi, Popo dan Foundri.
GAIB mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menelusuri dugaan keterlibatan seluruh pihak yang berperan dalam jaringan bisnis tersebut.
Lebih jauh, Rudi menyampaikan adanya dugaan pembekingan oleh oknum aparat penegak hukum, baik di daerah maupun pusat, yang diduga membuat aktivitas tersebut leluasa berjalan. Dugaan ini meminta pembuktian melalui penyelidikan yang transparan dan independen.
GAIB juga menyoroti kawasan pergudangan Ampera Raya, Sei Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, yang menurut informasi mereka diduga menjadi salah satu lokasi penimbunan oli ilegal.
Ditembuskan ke Instasi Terkait
Sebagai bentuk keseriusan dan transparansi, DPD GAIB Kalbar turut menembuskan laporan tersebut kepada Presiden RI, Ketua Kompolnas, Komisi III DPR RI, Irwasum Polri, Kadiv Propam Polri, Dirtipidter/Dittipideksus Bareskrim Polri, Kapolda Kalbar hingga Kajati Kalbar.
“Jangan hanya pelaku kecil yang ditindak, sementara pihak-pihak yang diduga menjadi aktor utama justru leluasa menjalankan bisnisnya. Kami meminta penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu,” tegas Rudi.
DPD GAIB Kalbar menyatakan akan terus mengawal laporan tersebut hingga ada langkah nyata dari aparat penegak hukum.
Menurut GAIB, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut dugaan peredaran oli palsu, tetapi juga perlindungan konsumen, potensi kerugian ekonomi daerah serta integritas institusi penegak hukum.
Kini, publik menanti keberanian Mabes Polri untuk membongkar dugaan jaringan bisnis oli ilegal di Kalimantan Barat. Jika dugaan itu terbukti, siapa pun yang terlibat, termasuk pihak yang diduga membekingi, harus diproses sesuai hukum.-
Penulis : Luster Siregar.



















