LAMONGAN, KabarOne News com- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) Provinsi Jawa Timur resmi melayangkan Surat Teguran kepada para penggarap tambak di dalam kawasan Rawa Sekaran, Kabupaten Lamongan.
Surat teguran tersebut bernomor 600.1.2.3/31082/104.5/2026, tertanggal Surabaya, 6 November 2026, dan ditandatangani atas nama Kepala Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur oleh Sekretaris, Ir. Fauzy Nasruddin, S.T., M.Sc.
Teguran ini dikeluarkan setelah tim DPU SDA melakukan tinjauan lapangan serta menindaklanjuti adanya aduan masyarakat Kabupaten Lamongan terkait aktivitas pengerjaan Tambak liar di dalam kawasan Rawa Sekaran.
Ditemukan 2 Ekskavator Beroperasi Sepihak
Berdasarkan hasil tinjau lapangan pada tanggal 3 November 2026 yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Lamongan UPT PSDA Wilayah Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, ditemukan adanya aktivitas fisik secara sepihak menggunakan 2 (dua) unit alat berat (Ekskavator) di dalam kawasan Rawa Sekaran.
Dalam surat tersebut, DPU SDA Jatim menegaskan bahwa aktivitas pengerjaan di dalam area rawa tersebut merupakan tindakan ilegal karena dilaksanakan tanpa memiliki perizinan dari instansi yang berwenang.
“Aktivitas pengerjaan di dalam area rawa tersebut merupakan tindakan ilegal karena dilaksanakan tanpa memiliki perizinan dari instansi yang berwenang. Selain melanggar hukum, kegiatan tersebut juga berpotensi merusak kelestarian lingkungan serta mengubah dan/atau mengurangi fungsi utama rawa sebagai area tampungan air,” demikian bunyi poin 3 surat teguran tersebut.
Diancam Pidana 1-3 Tahun dan Denda Hingga Rp5 Miliar
DPU SDA Jatim dalam suratnya mengutip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 70 huruf (a):
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Diperintah Hentikan dan Kosongkan Rawa Sekaran
Sehubungan dengan pelanggaran tersebut, DPU SDA Jatim memerintahkan para penggarap untuk segera menghentikan seluruh aktivitas alat berat dan mengosongkan kawasan Rawa Sekaran terhitung sejak surat diterima.
“Dengan ini kami MEMERINTAHKAN Saudara untuk SEGERA MENGHENTIKAN seluruh aktivitas alat berat dan mengosongkan kawasan Rawa Sekaran terhitung sejak surat ini diterima. Apabila teguran ini tidak diindahkan, kami akan melakukan tindakan penertiban secara paksa dan memproses pelanggaran ini sesuai dengan ketentuan hukum pidana maupun perdata yang berlaku,” tegas DPU SDA Jatim dalam surat tersebut.
Tembusan ke Polres, Kodim, hingga 14 Kepala Desa
Surat teguran ini juga ditembuskan kepada 21 pihak, di antaranya Kepala Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur, UPT PSDA WS Bengawan Solo di Bojonegoro, Polres Kabupaten Lamongan, Kodim 0812/Lamongan, Dinas SDA dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan, Satpol PP Kabupaten Lamongan, Camat Sekaran, Camat Maduran, serta Kepala Desa Sekaran, Moro, Karang, Kembangan, Siman, Miru, Latek, Manyar, Jugo, Brumbun, Siwuran, dan Klagen Srampat.
Sebelumnya ketua umum Non government organization jaring pelaksana antisipasi Keamanan (NGO JALAK) Amin Santoso berkirim surat Kantor sekretariat Presiden (KSP)terkait permohonan pembongkaran tambak liar .
Amin Santoso mengatakan,”Kamis mohon kepada yth Dinas SDA Provinsi Jatim segera menindaklanjuti surat dari KSP untuk segera membongkar sebelum akhir Tahun,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta tanggapan dari para penggarap tambak yang disebut dalam surat teguran tersebut serta dari pihak UPT PSDA Wilayah Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro terkait tindak lanjut penertiban di lapangan.(Yani).



















