Kotabaru,KabarOnenews.com – Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan percepatan Reformasi Birokrasi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini diikuti seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta tim penyusun SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi.
Pembinaan tersebut bertujuan memberikan asistensi, pendampingan, dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen maupun implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemkab Kotabaru.
Kegiatan dibuka Asisten Administrasi Umum Setda Kotabaru, Ir. Anang Muhammad Zen, S.T., M.T., yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.
Dalam sambutannya, Anang menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi dan SAKIP merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung masyarakat.
Menurutnya, birokrasi harus mampu bekerja secara lincah, efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar menghasilkan tumpukan dokumen maupun laporan administratif.
Ia juga memaparkan capaian evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2025. Indeks Reformasi Birokrasi berhasil meraih predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai 76,22. Sementara nilai SAKIP memperoleh 64,80 dengan predikat B (Baik).
“Capaian Reformasi Birokrasi dengan predikat BB tentu patut kita syukuri dan apresiasi. Namun, nilai SAKIP kita yang masih berada pada predikat B menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk melakukan perbaikan. Target kita ke depan, SAKIP Kabupaten Kotabaru harus meningkat minimal menjadi BB, bahkan A,” tegasnya.
Anang meminta seluruh kepala perangkat daerah dan camat memberikan perhatian serius terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja di masing-masing unit kerja. Pimpinan perangkat daerah juga diminta terlibat langsung memastikan program dan kegiatan yang dianggarkan selaras dengan target serta indikator kinerja utama daerah.
Selain itu, indikator kinerja harus disusun secara lebih terukur, pelaksanaan program berorientasi pada hasil, serta keterkaitan atau cascading kinerja diperkuat, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga target kinerja individu aparatur.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan tiga langkah strategis untuk memperbaiki penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kotabaru.
Pertama, memperkuat komitmen pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) melalui pembahasan capaian kinerja secara berkala, memastikan setiap permasalahan memiliki penanggung jawab dan langkah penyelesaian, serta mengendalikan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
Kedua, meningkatkan kapasitas aparatur berdasarkan permasalahan nyata melalui fasilitasi perbaikan indikator kinerja, pohon kinerja, pengukuran, dan pelaporan. Bapperida dan Bagian Organisasi diharapkan berperan aktif dalam pendampingan, sementara Inspektorat memperkuat evaluasi internal serta memberikan rekomendasi substantif sesuai kewenangannya.
Ketiga, membenahi sistem kerja Tim SAKIP Kabupaten melalui pembagian peran yang jelas, penyusunan kalender kerja, penyelarasan penilaian, kesiapan data, akses evaluator, serta pengelolaan daftar tindak lanjut secara terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kotabaru, M. Octo Brahma Yogayana, S.STP., selaku ketua pelaksana, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman teknis aparatur dalam mengimplementasikan SAKIP dan Reformasi Birokrasi.
Ia berharap melalui pembinaan ini, berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan perjanjian kinerja, dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi sehingga implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kotabaru semakin optimal.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Kotabaru berharap terwujud tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



















