Kotabaru,KabarOnenews.com – Keterlambatan penerbitan dokumen legalitas kapal yang dialami sejumlah nelayan di Kabupaten Kotabaru mendapat perhatian serius DPRD setempat.
Pasalnya, dari 63 kapal nelayan yang mengajukan penerbitan dokumen, baru beberapa yang dinyatakan selesai, sementara sisanya masih menunggu proses selama kurang lebih enam bulan.
Dokumen yang belum diterbitkan tersebut di antaranya surat ukur kapal, Gross Akta (Akta Kapal), hingga Pas Besar. Kondisi ini membuat nelayan khawatir aktivitas melaut terganggu, termasuk kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Kotabaru, Senin (9/11/2026), dengan menghadirkan pihak nelayan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta instansi terkait.
Dalam RDP tersebut, Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili nelayan menyampaikan bahwa salah satu dokumen yang paling banyak belum diterbitkan adalah Pas Besar.
Menurutnya, kelengkapan dokumen kapal sangat penting karena menjadi salah satu persyaratan legalitas untuk menjalankan aktivitas operasional di laut.
“Bilamana dokumen surat kapal ini tidak keluar, seperti Gross Akta (Akta Kapal) dan Pas Besar, itu akan berdampak, tidak bisa melakukan aktivitas kegiatan di laut, karena surat kapal itu tidak lengkap,” ujarnya.
Ia mengatakan, keterlambatan tersebut menimbulkan keresahan di kalangan nelayan. Selain khawatir menghadapi kendala saat melaut, mereka juga mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan BBM subsidi.
Usman berharap melalui RDP tersebut, nelayan mendapatkan kejelasan mengenai penyebab keterlambatan sekaligus kepastian kapan dokumen kapal dapat diselesaikan.
Menanggapi hal itu,
Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP, Apsal, menjelaskan bahwa keterlambatan penerbitan dokumen bukan disengaja. Pihaknya harus melakukan pemeriksaan administrasi secara cermat dan selektif untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi serta menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami harus selektif dari sisi administrasi. Sama dengan sertifikat rumah, tidak boleh asal-asalan, karena kami membuat narasi yang di dalamnya disampaikan semua kelengkapan dokumen. Kalau ada salah, kami diperiksa,” tegasnya.
Apsal juga mengungkapkan, sebelum dirinya bertugas di Kotabaru, nelayan harus mendatangi KSOP Banjarmasin untuk mengurus legalitas kapal.
Namun, setelah bertugas di KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin, pihaknya berupaya mempermudah pelayanan dengan membuka akses pengurusan dokumen langsung di kantor KSOP setempat, sehingga nelayan tidak perlu lagi ke Banjarmasin.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, menyampaikan sejumlah kesepakatan sebagai tindak lanjut RDP. Ia meminta nelayan dan pihak KSOP meningkatkan koordinasi, terutama dalam melengkapi persyaratan administrasi yang masih kurang.
“Di sini ada komitmen dari Pak Maulana, mohon respons cepatnya ketika KSOP meminta dokumen kelengkapan yang belum dilengkapi. Kemudian KSOP juga mempercepat proses terkait pengajuan yang sudah lengkap,” ungkap Suwanti.
Ia menambahkan, setelah proses pengurusan di KSOP selesai, nelayan juga diminta melengkapi administrasi di Dinas Perikanan sesuai ketentuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan juga menyatakan memberikan toleransi penyaluran BBM subsidi kepada nelayan hingga akhir 2026. Selain itu, dinas terkait akan membantu proses pemenuhan dokumen yang masih diperlukan.
KKP turut memberikan toleransi dengan meminta nelayan yang tetap melaut membawa surat keterangan sebagai bukti bahwa dokumen legalitas kapal sedang dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat.
Melalui kesepakatan tersebut, DPRD berharap proses penerbitan dokumen kapal dapat segera dipercepat.
Dengan demikian, nelayan memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas melaut sekaligus mendapatkan akses BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
