Kotabaru,KabarOnenews.com – Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, Hajjah Alfisah, S.Sos., M.AP., menyoroti banyaknya aspirasi masyarakat yang belum terealisasi akibat kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat menggelar Reses Tahap III Tahun 2026 di RT 4, Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Minggu lalu.
Menurut Alfisah, reses tidak hanya menjadi agenda rutin untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga momentum mengevaluasi program pembangunan yang telah diusulkan pada tahun-tahun sebelumnya.
Ia mengakui, sejumlah aspirasi masyarakat yang sebelumnya diperjuangkan belum dapat direalisasikan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Jujur, sebenarnya semangat saya untuk turun langsung melaksanakan reses kali ini agak berkurang. Sebab, banyak usulan masyarakat dari tahun sebelumnya yang belum terealisasi,” ungkap Alfisah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan reses tetap menjadi kewajiban anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam menyerap aspirasi, melakukan pengawasan, serta menjalankan fungsi penganggaran.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah.
Akibatnya, sejumlah program pembangunan yang sebelumnya direncanakan harus tertunda atau belum mendapatkan alokasi anggaran.
Bahkan, berdasarkan evaluasi terhadap aspirasi reses sebelumnya, hampir separuh usulan yang diperjuangkan anggota DPRD belum dapat diwujudkan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, perlu menjadi perhatian bersama, mengingat masyarakat masih menantikan realisasi berbagai kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka.
Alfisah menekankan pentingnya menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat.
“Kita tetap harus melihat apa saja yang menjadi prioritas masyarakat. Tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan, sehingga perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
Ia berharap masyarakat dapat memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh menghilangkan perhatian terhadap aspirasi dan kebutuhan pembangunan masyarakat.
Alfisah juga mengingatkan bahwa reses bukan sekadar kegiatan menyampaikan usulan, melainkan ruang dialog dan silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat untuk mengetahui secara langsung berbagai persoalan di lapangan.
“Reses ini juga menjadi ajang silaturahmi dan mengevaluasi proses pembangunan secara langsung bersama masyarakat. Mudah-mudahan dari pertemuan ini ada masukan yang menjadi sumber inspirasi bagi pembangunan Kotabaru ke depan,” tuturnya.
Melalui Reses Tahap III Tahun 2026 tersebut, Alfisah berharap aspirasi masyarakat Desa Gunung Ulin dapat terus dikawal dan diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah selanjutnya.
Ia menegaskan, di tengah keterbatasan anggaran, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat harus tetap terjalin agar kebutuhan prioritas tidak terabaikan dan pembangunan dapat berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
