Lamongan KabarOneNews.com— Keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, diminta untuk dievaluasi. Pasalnya, lokasi bangunan dapur tersebut dinilai berdiri di samping dan berdekatan dengan Tempat Penampungan Sampah (TPS) sementara.
Permintaan evaluasi itu mengacu pada kebijakan pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang menekankan aspek kebersihan dan kehigienisan dapur. Lokasi dapur yang terlalu dekat dengan sampah dinilai berisiko menimbulkan kontaminasi bakteri dan dapat membahayakan kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat program.
“Prinsip utama dapur MBG adalah bersih, higienis, dan aman. Jika lokasi dapur berdekatan dengan sumber pencemaran seperti TPS, maka kelayakan operasionalnya harus dievaluasi ulang,” ujar Amin Santoso, Ketua Umum NGO JALAK, kepada wartawan, Minggu (9/11/2026).
Menurut Amin, evaluasi dilakukan melalui verifikasi lokasi. Apabila hasil verifikasi menunjukkan lokasi tidak memenuhi standar, maka Surat Keputusan (SK) operasional SPPG dapat dicabut dan plang unit dapur dapat diturunkan hingga pengelola memindahkan lokasi atau melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Lokasi dapur SPPG yang menjadi sorotan publik tersebut berada di wilayah Desa Tritunggal yang berbatasan dengan Desa Moropelang, Kecamatan Babat. Di media sosial, lokasi dapur itu disebut-sebut berhadapan langsung dengan tumpukan sampah, sehingga memicu kekhawatiran warga.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pengelola SPPG setempat, pemerintah desa, serta BGN terkait status verifikasi dan tindak lanjut atas lokasi tersebut.
Terpisah, pengamat kebijakan publik Ahmad Nadhif menilai persoalan lokasi dapur tidak bisa dianggap sepele. Dapur MBG yang beroperasi di lingkungan tidak higienis berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti makanan terkontaminasi bau, lalat, dan bakteri dari sampah.
“Program MBG bertujuan menyehatkan anak. Karena itu, sebelum dapur beroperasi, verifikasi lingkungan harus ketat. Jangan hanya melihat bangunan dapurnya, tapi juga lingkungan sekitarnya,” kata Ahmad Nadhif.
BGN diharapkan memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG, khususnya yang berada di wilayah padat penduduk dan berdekatan dengan TPS. Masyarakat juga diimbau ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan dapur MBG yang beroperasi di lokasi yang dinilai tidak layak.
Redaksi akan terus memperbarui informasi ini setelah memperoleh keterangan resmi dari pihak-pihak terkait.(Yani).
