Kotabaru,KabarOnenews.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Chairil Anwar, menyambut positif penerapan pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Dukungan tersebut disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Terpadu (Kelayan Binter) dan Pidana Kerja Sosial yang diselenggarakan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Batulicin di Ebony Hotel, Rabu (11/11/2026).
Chairil Anwar menilai, penerapan pidana kerja sosial merupakan langkah maju dalam sistem pemidanaan di Indonesia.
Kebijakan ini dinilai lebih humanis dan proporsional karena mengedepankan aspek pemulihan sosial dibandingkan pemberian hukuman penjara jangka pendek.
Menurutnya, selain memberikan pendekatan pemidanaan yang lebih berorientasi pada pembinaan, kebijakan tersebut juga berpotensi mengurangi kelebihan kapasitas (overcrowding) di lembaga pemasyarakatan.
“Harapan kami, pidana kerja sosial dapat dilaksanakan secara objektif, dengan tetap memperhatikan kesiapan teknis dan pengawasan agar penerapannya berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia berharap, melalui penerapan kebijakan tersebut, sistem pemidanaan dapat semakin mengedepankan keadilan, kemanfaatan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
FGD tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Kotabaru Bidang Pemerintahan Khairil Fajri, Kepala Bapas Kelas II Batulicin Roy Tulus Martin Sitorus, jajaran terkait, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi dan koordinasi antarlembaga dalam mempersiapkan pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai salah satu alternatif pemidanaan dalam KUHP Nasional.
