Jakarta Pusat, kabaronenews.com-Proses renovasi bangunan di Cempaka Putih,Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih,Kota Administrasi Jakarta Pusat diduga melanggar aturan dan menebang pohon tanpa deehIzin.
Bangunan tersebut berada tepat Jalan Cempaka Putih Tengah XXVI A RT. 07/06 No. 39 Kelurahan Cempaka Putih Timur.
Informasi yang diterima redaksi kabaronenews.con, Pemprov DKI Jakarta Belum mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangun Gedung (PBB)terhadap kegiatan proses renovasi terhadap bangunan dimaksud.
Namun demikian fakta lapangan aktivitas renovasi diduga tetap berlanjut tanpa ada tindakan dari Pemerintah Daerah DKI. Selaian diduga belum mengantongi Izin Persetujuan Banguna Gedung(PBB) aktivitas renovasi juga diduga dilakukan dengan menebang sejumlah pohon di lokasi pengerjaan. Kuat dugaan dan Patut Diduga, penebangan pohon tidak mengantongi Surat Izin Pemotongan Pohon (SIPP).
Berdasarkan penelusuran, dan informasi yang dihumpun dari pekerja bangunan, ada tiga pohon yang ditebang berada di pinggir jalan.
Sementara, Made yang mengaku pemilik bangunan tersebut membantah pihaknya melakukan penebangan pohon. Saya tidak ada melakukan penebangan pohon, yang saya tebang,pohon yang ada di dalam lahan rumah saya, itu kan milik saya ujar Made kepda kabaronenews.com (Jumat 13/11)
Menanggapi permasalahan dugaan penebangan pohon tersebut tersebut,
Camat Cempaka Putih R. Igan Muhammad Faisal saat dikonfirmasi wartawan (Senen 16/11) menjelaskan aturan larangan penebangan pohon tanpa izin sampai sekarang belum ada perubahan dan aturan jesa masih berlaku ujar Igan. Menurut Camat Cempaka Putih Penebangan pohon tanpa izin dapat di jertat tindak pidana riangan dan sangkai denda sebagaimana yang diatur Peraturan Daerah
(Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan dipertegas secara teknis lewat Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon.
Berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 8/2007 Pasal 12 huruf G, setiap orang atau badan dilarang memotong atau menebang pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, dan taman.
Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, terdapat dua jenis sanksi hukum yang bisa menjerat pelaku:
1. Sanksi Pidana & Denda Yuridis (Tipiring)
Penebangan pohon secara ilegal di fasilitas publik masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan ancaman hukuman berupa:
• Hukuman Penjara: Kurungan minimal 30 hari hingga maksimal 180 hari (6 bulan).
• Denda Finansial: Denda minimal Rp 5.000.000 hingga maksimal Rp 50.000.000.
2. Sanksi Administratif (Kewajiban Ganti Rugi Pohon)
Seain denda berupa uang negara, pelaku yang menebang pohon wajib melakukan penggantian fisik berupa bibit pohon baru dengan ketentuan yang diatur dalam Pergub DKI No. 24/2021:
• Penebangan Berizin: Jika menebang dengan izin resmi (misal karena alasan pembangunan atau membahayakan), wajib mengganti 3 pohon untuk lahan privat atau 10 pohon untuk lahan publik (per 1 pohon yang ditebang).
• Penebangan Tanpa Izin: Jika menebang secara ilegal, sanksi administratifnya naik menjadi kewajiban menanam 6 pohon untuk lahan privat atau 20 pohon untuk lahan publik.
Sementara,
Lurah Cempaka Putih Timur, Hening Nugrahani melalui Kasie Ekbang Kelurahan Cempaka Putih Timur Roulina Sari, menjelaskan dari informasi yang diterimanya kegiatan renovasi dan penebangan pohon tersebut bakal dijadiian restoran sambal bakar mang ujang. Menurut informasi dari Ibu Putri penashat hukum (PH) restoran tersebut mengatakan ke pihak Kelurahan penebangan pohon tersebut dilakukan pada Hari Minggu malam tanggal 11 Oktober 2026 tanpa ada perintah dari pemilik lahan dan pemilk restoran. Penebangan pohon tersebut atas dasar inisiatif kontraktor sendiri ujarnya Putri kepada pihak Kelurahan Jesa Roulina Sari Senen( 16/11) kepda wartawan.(Red)



















