“Kinerja Pejabat Sudin Bina Marga dan PT Bachtiar Marpa Prima Dipertanyakan, Proyek Jalan di Jakarta Utara Dikeluhkan Warga.”
Jakarta, kabarOnenews.com-
Kinerja oknum pejabat di Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara kembali menuai sorotan publik. Sejumlah pihak menilai para pejabat terkait diduga tidak mampu menjalankan tugas secara profesional dalam memilih penyedia jasa konstruksi yang benar-benar mumpuni dan kompeten.
Dugaan praktik pilih kasih terhadap rekanan tertentu juga mengemuka. Para oknum pejabat disebut-sebut hanya mengutamakan penyedia jasa binaan yang diduga berani memberikan setoran besar. Kondisi ini dituding menjadi pemicu buruknya kualitas pekerjaan proyek peningkatan jalan yang setiap tahun dikeluhkan oleh masyarakat.
Proyek 2024: Beton Retak dan Patah, Warga Protes.
Pada Tahun Anggaran 2024, misalnya, proyek peningkatan jalan yang dikerjakan PT Bachtiar Marpa Prima (BMP) di Jalan Sungai Indragiri Raya, Jakarta Utara, menuai protes keras dari warga. Pengcoran beton yang baru selesai dikerjakan dilaporkan sudah mengalami kerusakan pada sejumlah titik, mulai dari patah, retak-retak, hingga permukaan yang tidak rata.
Kerusakan tersebut membuat warga di RW 01 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, turun tangan menyampaikan protes kepada pihak Sudin Bina Marga Jakarta Utara. Mereka menilai kualitas pekerjaan sangat buruk dan meminta proyek tersebut dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
Tahun Anggaran 2025: Masalah Berulang, Proyek Zona 1 Lokasi 1 Disorot
Memasuki Tahun Anggaran 2025, dugaan buruknya kualitas pekerjaan kembali terjadi.
Kali ini, proyek peningkatan jalan dan kelengkapannya di Kota Administrasi Jakarta Utara—khususnya Fisik Zona 1 Lokasi 1—menjadi pembicaraan hangat warga.
Proyek tersebut diduga kembali dikerjakan oleh kontraktor yang sama, yakni PT Bachtiar Marpa Prima (BMP). Hal ini disampaikan oleh Sariman, penggiat anti-korupsi dari LSM Berkibar, dalam keterangannya kepada media, Kamis (11/12).
Menurut Sariman, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak dengan pekerjaan di lapangan. Beton yang seharusnya menggunakan mutu FS 45 (Fast Track 3 hari) dengan ketebalan 24 cm, diduga hanya dikerjakan dengan ketebalan rata-rata 19–20 cm.
Selain itu, pekerjaan lantai kerja serta timbunan agregat kelas B yang seharusnya dipadatkan sesuai standar, diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. “Ada indikasi ketebalan lantai kerja dan agregat B sengaja ditambah untuk mengurangi volume beton yang digunakan,” ujar Sariman.
Pekerjaan Saluran Diduga Menyimpang dari KAK:
Tidak hanya pada pekerjaan jalan, dugaan penyimpangan juga terjadi pada pembangunan saluran box culvert 3000 mm x 250 mm serta tutup saluran U-ditch ukuran 1000 mm. Menurut temuan lapangan, pekerjaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) maupun spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.
Sariman menambahkan, meskipun dugaan penyimpangan berulang terjadi, pihak kontraktor tetap mendapatkan dukungan dari oknum pejabat Sudin Bina Marga Jakarta Utara. Kontarktor PT BMP disebut sebagai rekanan binaan yang “selalu mendapatkan proyek setiap tahun anggaran, meskipun kualitas pekerjaannya sering menuai kritikan masyarakat.”
Belum Ada Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyimpangan tersebut. Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara maupun pejabat terkait lainnya tidak merespons upaya konfirmasi yang dilakukan media.
Kepala Seksi Jalan dan Jembatan, Budi Cahyono, juga belum berhasil dimintai keterangan. Pesan melalui WhatsApp yang dikirimkan wartawan tidak mendapatkan respons. (Redaksi)
