Banjarmasin,KabarOnenews.com- Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia resmi ditutup, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan penutupan berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin.
Pelatihan yang diikuti jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi pelatihan perdana yang digelar KPK di tingkat pemerintah daerah.
Gubernur H. Muhidin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan KPK yang menjadikan Kalimantan Selatan sebagai provinsi pertama penyelenggara kegiatan tersebut.
“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih karena kegiatan pelatihan ini yang pertama kali dilaksanakan oleh KPK, dan provinsi yang pertama adalah Kalsel. Alhamdulillah, peserta yang merupakan Kepala SKPD mengikutinya dengan antusias,” ujar Gubernur Muhidin.
Lebih lanjut, Gubernur berharap pelatihan ini dapat menumbuhkan semangat baru dalam memperkuat integritas di lingkungan birokrasi daerah. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk memperbaiki penilaian tingkat integritas yang sebelumnya mendapat “rapor merah” dari KPK pada tahun 2024.
“Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya pelatihan integritas ini, seluruh peserta dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi dan berintegritas tinggi,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut komitmen tersebut, Gubernur berencana mewajibkan seluruh Kepala SKPD menandatangani pakta integritas dan melibatkan Inspektorat dalam pengawasan pelaksanaannya.
“Kami akan membuat pakta integritas bersama seluruh Kepala SKPD. Jika ke depan masih ada SKPD yang memperoleh nilai integritas rendah, maka akan dilakukan evaluasi, bahkan penonaktifan dari jabatan jika diperlukan,” tegas Muhidin.
Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme, menyampaikan apresiasi terhadap semangat dan komitmen para peserta. Ia menjelaskan bahwa pelatihan selama dua hari ini tidak hanya fokus pada pengetahuan antikorupsi, tetapi juga menekankan pembentukan karakter dan kesadaran moral.
“Tim yang kami bawa terdiri dari berbagai unsur, termasuk tim ESQ untuk mendobrak kalbu peserta. Setelah itu baru diisi dengan pengetahuan dasar antikorupsi, ditanamkan nilai integritas, dan diakhiri dengan komitmen bersama,” jelas Yonathan.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat menjadi teladan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Provinsi Kalimantan Selatan.
Sumber: MC Kalsel
