SAMARINDA – kabaronenews.com – Langit di atas Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada 21 April (Aksi 214) tidak hanya mendung oleh kepulauan aspirasi massa, tetapi juga oleh bayang-bayang gelap represi terhadap pilar keempat demokrasi.
Dalam sebuah rentetan insiden yang mencederai nalar hukum, empat jurnalis yang tengah menjalankan mandat publik menjadi sasaran intimidasi, penghalangan, hingga penghapusan data secara paksa—sebuah tindakan yang dalam khazanah jurnalistik dipandang sebagai bentuk “pembunuhan karakter” terhadap hak informasi publik.
Fragmentasi Kekerasan:
Dari Intimidasi hingga Penghapusan Jejak
Di jantung kekuasaan daerah, seorang jurnalis perempuan berinisial IM harus berhadapan dengan agresi yang melampaui batas kewajaran.
Gawai yang menjadi instrumen kerja intelektualnya dirampas; data-data otentik di dalamnya dihapus tanpa sisa.
Secara teoretis, tindakan ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan bentuk intervensi sensorik yang koersif—upaya sistematis untuk memutus mata rantai fakta dari ruang publik ke hadapan audiens.
Drama represi berlanjut di luar pagar kekuasaan. Tiga jurnalis—Andi Asho (TV One), Rama Sihotang (Kaltim Post), dan Zulkifli Nurdin (Vonis.id)—terbentur tembok penghalangan saat berada di ruang publik.
Padahal, secara yuridis dan sosiologis, jurnalis di ruang publik memegang immunity of duty yang dilindungi oleh konstitusi.
Suara Kolektif: Menagih Marwah Undang-Undang
Ketua PWI Kaltim, Rahman, memandang insiden ini sebagai sebuah anomali dalam demokrasi.
“Tatibsi (tata tertib sipil) tidak boleh dibeli dengan pembungkaman. Ketika jurnalis dihalangi, maka saat itu pula hak konstitusional masyarakat untuk tahu sedang diamputasi,” ujarnya dengan nada getir.
Senada dengan itu, Ketua AJI Samarinda, Yuda Almerio, membedah insiden ini melalui lensa Standar Perlindungan Profesi Wartawan (SPPW).
Menurutnya, perampasan alat kerja adalah serangan terhadap kedaulatan profesi.
Sementara itu, Koordinator Divisi Advokasi AJI Samarinda, Hasyim Ilyas, mengingatkan bahwa ada konsekuensi hukum yang bersifat imperatif.
“Pasal 18 ayat (1) UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 bukanlah teks mati. Ancaman pidana dua tahun atau denda Rp500 juta adalah manifestasi negara untuk melindungi kebenaran. Ini adalah ranah pidana, bukan sekadar etika administratif,” tegas Hasyim.
Ketua IJTI Kaltim, Priyo Puji, menambahkan bahwa peristiwa ini merupakan preseden buruk bagi indeks demokrasi di Kalimantan Timur.
Jika kekerasan terhadap jurnalis dinormalisasi, maka transparansi pemerintahan akan runtuh menjadi otorianisme terselubung.
Manifesto Koalisi Pers Kaltim
Sebagai bentuk perlawanan intelektual dan hukum, Koalisi Pers Kalimantan Timur mengeluarkan maklumat yang menuntut urgensi penegakan keadilan.
Restorasi Keamanan: Mendesak Pemerintah Daerah melakukan otokritik dan menjamin perlindungan jurnalis di setiap jengkal ruang publik, termasuk di episentrum pemerintahan.
Supremasi Penegakan Hukum: Menuntut aparat penegak hukum untuk tidak membiarkan impunitas berkembang. Pelaku perampasan dan penghapusan data harus diproses secara pro-justitia.
Deklarasi Ruang Terbuka: Menolak segala bentuk barikade terhadap kerja jurnalistik yang bersifat informatif dan edukatif.
Reparasi Hak Korban: Menuntut pengakuan atas kerugian moril dan materiil korban, serta pemulihan data yang merupakan aset intelektual publik.
Kebebasan pers bukanlah hak istimewa wartawan, melainkan hak asasi rakyat.
Di Samarinda, pada Aksi 214, hak itu sempat terenggut. Kini, publik menanti: apakah keadilan akan tegak, ataukah hukum akan tunduk pada intimidasi?
NK
