Banjarbaru,KabarOnenews.com- Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait perkembangan inflasi daerah serta langkah antisipasi menghadapi meningkatnya kebutuhan jelang akhir tahun.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara daring, Senin (17/11/2025).
Chair mengungkapkan bahwa inflasi Kalimantan Selatan pada Oktober 2025 naik menjadi 3,11 persen, dipicu oleh beberapa komoditas utama.
“Kenaikan ini bukan hanya terjadi di Kalimantan Selatan, tetapi juga secara nasional. Salah satu penyebabnya adalah harga emas yang tinggi,” ujarnya.
Selain emas, kenaikan harga cabai merah, ayam, dan telur turut memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah kembali mengintensifkan operasi pasar di berbagai titik.
Chair juga menekankan pentingnya kewaspadaan menghadapi bulan Desember yang selalu diikuti lonjakan permintaan masyarakat.
“Desember ada tiga momen besar, yaitu Natal, Momen 5 Rajab Sekumpul, dan Tahun Baru. Ini biasanya memicu inflasi, sehingga kita harus mempersiapkan kebutuhan dari sekarang,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mulai menyiapkan stok bahan pokok seperti telur, daging, dan beras, khususnya untuk mendukung kegiatan keagamaan dan kebutuhan masyarakat menjelang libur panjang.
“Barang-barang tersebut harus tersedia di pasar, jangan sampai terjadi kelangkaan,” tambahnya.
Chair turut menyoroti pengaruh program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap kebutuhan pangan, terutama telur. Program yang ke depan akan beroperasi lebih luas ini dipastikan meningkatkan permintaan komoditas tersebut.
“Sekarang memang belum semua unit beroperasi, tetapi ke depan saat berjalan penuh, kebutuhan telur akan meningkat. Ini harus kita antisipasi sejak dini,” tegasnya.
Selain isu inflasi, Chair juga memberikan catatan terkait program pemerintah pusat dalam penyediaan 5 juta rumah. Ia menilai beberapa kabupaten/kota di Kalsel masih menghadapi kendala serius terkait ketersediaan lahan.
“Permasalahan rumah itu terutama terkait ketersediaan lahan. Di kota-kota besar seperti Banjarmasin, lahan semakin sempit. Ini yang harus segera ditangani agar program dari pusat bisa terlaksana,” tandasnya.
Pemprov Kalsel memastikan koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
Sumber: MC Kalsel
