Tanah Bumbu, KabarOneNews.com – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan pemandangan umum terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, M. Dodi Trinur Rizky, dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu, Selasa (01/09/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani didampingi Wakil Ketua I, serta dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Eriyanto Rais, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala SKPD, dan undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar mencermati perubahan struktur anggaran daerah, terutama kenaikan belanja sekitar Rp570,72 miliar, sementara pendapatan daerah mengalami penurunan sekitar Rp38,05 miliar.
Kenaikan Belanja Modal sekitar Rp295,40 miliar turut menjadi perhatian. Fraksi meminta penjelasan mengenai program prioritas yang menyebabkan peningkatan tersebut serta target penyelesaiannya.
Disisi lain, Fraksi Golkar mencermati defisit yang meningkat dari sekitar Rp734,29 miliar menjadi Rp1,343 triliun. Sejalan dengan itu, penerimaan pembiayaan dalam dokumen juga meningkat menjadi sekitar Rp1,343 triliun.
Terkait kondisi tersebut, Fraksi Golkar meminta penjelasan Pemerintah Daerah mengenai dasar penetapan sumber pembiayaan, kepastian ketersediaannya, serta dampaknya terhadap kesinambungan fiskal daerah.
Penurunan Pendapatan Transfer dan Dana Desa juga menjadi perhatian. Pemerintah Daerah diminta menjelaskan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Selain itu, Pemerintah Daerah diminta memastikan defisit dan pembiayaan sekitar Rp1,343 triliun tetap aman serta tidak membebani APBD pada tahun berikutnya.
Pada prinsipnya, Fraksi Partai Golongan Karya mendukung RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan seluruh masukan dan pertanyaan fraksi mendapat jawaban yang jelas sebagai bahan penyempurnaan pembahasan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah.
“Fraksi Golkar berharap APBD benar-benar menjadi instrumen untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan pemerataan pembangunan,” harapnya. (Oksa)
