Pemasangan U-Ditch di Genangan Air Disorot, Kinerja PT Lusro Nauli pada Proyek Trotoar Jalan Pemuda Dipertanyakan

Jakarta Timur, kabarOnenews.com – Kinerja PT Lusro Nauli selaku pelaksana proyek Pembangunan/Peningkatan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Provinsi DKI Jakarta, khususnya pekerjaan trotoar dan saluran di Jalan Pemuda sisi selatan dan sekitarnya (Paket 2) Tahun Anggaran (TA) 2026, menjadi sorotan publik.
Sorotan muncul setelah pelaksanaan pekerjaan saluran U-Ditch di lapangan diduga tidak sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), gambar kerja, maupun prosedur teknis yang semestinya diperhatikan dalam pekerjaan konstruksi.
Berdasarkan pantauan kabaronenews.com di lokasi, Senin (31/8/2026), proses pemasangan U-Ditch terlihat dilakukan pada area galian yang masih dipenuhi genangan air. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan dasar galian serta pengendalian mutu pekerjaan sebelum elemen saluran dipasang.
Persoalan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan genangan air. Di lokasi, juga diduga tidak terlihat adanya penggunaan lantai kerja sebagai bagian dari persiapan dasar pemasangan U-Ditch.
Padahal, persiapan dasar merupakan salah satu tahapan penting dalam pekerjaan saluran. Kondisi dasar yang memadai diperlukan untuk membantu menjaga kestabilan posisi U-Ditch, memastikan elevasi sesuai perencanaan, serta meminimalkan risiko pergeseran atau penurunan konstruksi setelah pekerjaan selesai.
Pemasangan U-Ditch ketika dasar galian masih tergenang air pun dinilai perlu mendapat perhatian serius. Kondisi dasar galian semestinya dipastikan terlebih dahulu agar memenuhi persyaratan teknis sebelum pemasangan saluran dilanjutkan.
“Kalau memang benar U-Ditch langsung dipasang di genangan air dan tidak ada lantai kerja, ini patut dipertanyakan,” ujar Binton Simbolon, SH, penggiat antikorupsi dari Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Cinta Elemen Indonesia (Graceindo), kepada kabaronenews.com, Senin (31/8/2026).
Menurut Binton, pekerjaan saluran seharusnya diawali dengan persiapan dasar yang memadai. Hal tersebut penting agar konstruksi tidak mudah bergeser dan hasil pekerjaan sesuai dengan standar serta spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Dasarnya harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk mencegah pergeseran konstruksi. Kalau fakta di lapangan memang tidak dilakukan sesuai standar, tentu harus dipertanyakan,” katanya.
Ia menegaskan, proyek yang menggunakan uang negara harus mengedepankan aspek mutu, kualitas, keselamatan konstruksi, serta kepatuhan terhadap spesifikasi teknis.
“Jangan hanya mengejar waktu penyelesaian, tetapi tahapan penting yang menentukan usia dan kekuatan konstruksi justru diabaikan,” tegasnya.
Dugaan Ketidaksesuaian Spesifikasi
Sorotan juga berkembang pada pekerjaan peninggian dan turap saluran yang berdasarkan pantauan di lapangan diduga belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dokumen pekerjaan.
Berdasarkan dokumen yang diterima kabaronenews.com, terdapat sejumlah ketentuan material dan pekerjaan yang menjadi acuan, di antaranya penggunaan Beton Struktur f’c 20 MPa (Variasi 2), Full Depth Pigment dengan ketebalan 10 sentimeter, serta Beton Struktur f’c 30 MPa (Variasi 2), Full Depth Pigment dengan ketebalan 20 sentimeter.
Selain itu, pekerjaan pasangan batu dengan mortar juga menjadi perhatian. Di lapangan, kualitas adukan yang digunakan diduga tidak sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan.
Pekerjaan balok B2 berukuran 150 x 250 milimeter dan balok B1 berukuran 200 x 250 milimeter juga dipersoalkan karena diduga tidak terlihat menggunakan besi tulangan sebagaimana mestinya.
Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak pelaksana, konsultan pengawas, maupun instansi teknis terkait untuk memastikan apakah pekerjaan benar-benar sesuai atau menyimpang dari dokumen kontrak.
Papan Proyek Tak Cantumkan Nilai Kontrak
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan tersebut bernama Pembangunan/Peningkatan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Trotoar dan Saluran di Jalan Pemuda Sisi Selatan dan Sekitarnya (Paket 2).
Penyedia jasa tercantum PT Lusro Nauli, dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak 22 Juni hingga 18 November 2026.
Namun, papan informasi yang terpasang di lokasi disebut tidak mencantumkan nilai kontrak maupun total anggaran pekerjaan.
Ketiadaan informasi tersebut turut dipertanyakan masyarakat. Sebab, proyek pemerintah yang menggunakan anggaran negara semestinya mengedepankan prinsip transparansi sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi dasar mengenai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan mereka.
Nilai kontrak dan sumber pendanaan menjadi informasi penting untuk memastikan keterbukaan sekaligus memudahkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Sejumlah warga menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dari instansi yang bertanggung jawab, terutama dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan dokumen kontrak.
“Kalau benar terjadi pengurangan spesifikasi atau volume pekerjaan, harus ada pemeriksaan. Pengawasan jangan sampai hanya bersifat administratif, tetapi harus melihat kondisi fisik pekerjaan di lapangan,” ujar salah seorang warga.
Pengawasan Dinas Bina Marga Dipertanyakan
Sorotan terhadap pekerjaan tersebut pada akhirnya turut mengarah pada fungsi pengawasan. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi terkait dinilai perlu memastikan seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, serta ketentuan yang berlaku.
Masyarakat meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap pekerjaan saluran, penggunaan material, mutu beton, tulangan, elevasi, hingga metode pemasangan U-Ditch.
Jika kemudian ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat berharap pihak berwenang tidak sekadar memberikan teguran, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap pekerjaan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.
Sejumlah elemen masyarakat bahkan mendesak Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Heru Suwondo, memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Mereka juga meminta rekam jejak kinerja penyedia jasa menjadi salah satu bahan evaluasi dalam proses pengadaan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya, termasuk TA 2027, apabila memang nantinya terbukti terdapat pelanggaran kontrak atau ketidaksesuaian spesifikasi.
Desakan tersebut dinilai penting untuk memastikan perusahaan yang kembali dipercaya mengerjakan proyek pemerintah benar-benar memiliki rekam jejak pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi standar mutu dan kepatuhan terhadap kontrak.
Menunggu Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Heru Suwondo, pihak PT Lusro Nauli selaku kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan tidak digunakannya lantai kerja dan pemasangan U-Ditch pada kondisi dasar galian yang masih tergenang air.
Konfirmasi juga telah diupayakan kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai kesesuaian metode pelaksanaan dengan KAK, gambar kerja, spesifikasi teknis, serta dokumen kontrak.
Media ini membuka ruang bagi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, PT Lusro Nauli, konsultan pengawas, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan secara berimbang.
Sebab, dugaan ketidaksesuaian dalam proyek pemerintah perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan dokumen kontrak, bukan semata berdasarkan penilaian visual di lapangan.
Publik kini menunggu langkah Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk memastikan apakah pekerjaan tersebut benar-benar telah dilaksanakan sesuai spesifikasi atau justru ditemukan adanya ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki. (Red)