Oleh: DR. H. Abid Muhtarom, SE., S.Pd., MSE
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Lamongan (UNISLA) & Wakil Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan
Lamongan, KabarOne News.com-Wilayah Bonorowo di Kabupaten Lamongan kerap hadir dalam ingatan publik sebagai kawasan “langganan banjir”. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru, karena Bonorowo memang merupakan dataran banjir di sepanjang Bengawan Solo dan jaringan perairan yang memengaruhi kehidupan desa-desa sekitarnya. Namun jika Bonorowo hanya dibaca sebagai wilayah masalah, maka kita sedang mengabaikan fakta lain yang justru lebih penting: Bonorowo adalah ruang ekonomi yang bekerja, ruang sosial yang bertahan, sekaligus ruang peluang yang bila dikelola secara tepat dapat menjadi mesin pertumbuhan Lamongan berbasis ketahanan dan inovasi. Tantangan terbesar bukan semata air yang meluap, melainkan cara kita merancang pembangunan: apakah terus berputar pada pola darurat yang berulang, atau bergerak menuju transformasi adaptif yang memuliakan produktivitas warga.
Secara sosial-ekonomi, Bonorowo menggambarkan struktur ekonomi pedesaan yang sangat bergantung pada sektor primer dan pekerjaan informal. Banyak rumah tangga menggantungkan pendapatan pada pertanian sawah, buruh tani, usaha dagang kecil, jasa angkut, serta aktivitas ekonomi yang mengikuti musim. Ketika banjir datang, dampaknya langsung menyentuh dapur keluarga: jam kerja hilang, penghasilan turun, ongkos hidup naik, akses jalan terputus, dan layanan publik seperti sekolah maupun fasilitas kesehatan mengalami hambatan. Yang terjadi kemudian bukan hanya kerugian fisik, tetapi guncangan sosial yang menumpuk: anak kehilangan jam belajar, keluarga menunda perbaikan gizi, pelaku UMKM kehilangan pasar, dan masyarakat menanggung beban pemulihan berulang yang menggerus tabungan. Inilah pola yang sering membuat kemiskinan di wilayah rawan banjir menjadi “lengket”: bukan karena warganya tidak bekerja keras, melainkan karena risiko yang terus berulang menghalangi akumulasi modal, baik modal ekonomi maupun modal sosial.
Dalam perspektif ketenagakerjaan, Bonorowo juga menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar pekerja berada pada posisi rentan: upah harian, pekerjaan musiman, serta minim perlindungan sosial. Sebagai Wakil Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan, perhatian utama bukan hanya pada angka upah sebagai formalitas tahunan, tetapi pada stabilitas pendapatan dan kemampuan rumah tangga untuk bertahan saat shock terjadi. Di wilayah seperti Bonorowo, pendapatan sering kali berfluktuasi tajam karena faktor yang berada di luar kendali warga banjir, putusnya akses distribusi, rusaknya sarana produksi, dan tertundanya panen. Maka, kebijakan pengupahan dan kebijakan perlindungan pekerja perlu dirancang lebih adaptif: skema padat karya produktif ketika musim genangan, dukungan pemulihan usaha kecil pascabanjir, perluasan jaminan sosial bagi pekerja informal, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa agar warga tidak selalu terpental pada opsi ekonomi yang mahal, seperti utang berbunga tinggi atau penjualan aset produktif.
Walau demikian, Bonorowo tidak boleh terus diposisikan sebagai “wilayah tertinggal yang menunggu pertolongan”. Justru karena risikonya jelas, Bonorowo layak dijadikan pusat inovasi pembangunan pedesaan adaptif. Ada satu perubahan cara pandang yang mendasar: banjir tidak bisa dihilangkan sepenuhnya dalam waktu singkat, tetapi dampaknya bisa dikurangi secara sistematis dan produktivitas ekonomi bisa dijaga dengan desain kebijakan yang tepat. Dalam konteks ini, transformasi sosial ekonomi Bonorowo harus bertumpu pada tiga pilar: produktivitas yang tahan risiko, infrastruktur yang melindungi konektivitas, dan kelembagaan warga yang menguatkan daya lenting.
Produktivitas yang tahan risiko berarti pertanian dan ekonomi lokal harus didorong untuk tidak “rontok” ketika banjir terjadi. Pertanian tetap penting, tetapi tidak cukup bila hanya mengejar luas tanam; yang dibutuhkan adalah strategi berbasis risiko: kalender tanam yang lebih presisi, perbaikan pascapanen, penguatan gudang dan penyimpanan, serta diversifikasi komoditas yang lebih adaptif terhadap genangan. Di saat yang sama, rumah tangga perlu memiliki sumber pendapatan tambahan di luar pertanian. UMKM olahan pangan, jasa perbengkelan alat pertanian, usaha logistik kecil, jasa perdagangan berbasis komunitas, hingga ekonomi kreatif yang cocok dengan karakter desa harus dikembangkan sebagai lapisan-lapisan pendapatan. Diversifikasi ini penting karena membuat ekonomi keluarga tidak jatuh serentak ketika satu sektor terganggu.
Infrastruktur yang melindungi konektivitas berarti pembangunan fisik harus diperlakukan sebagai investasi produktivitas, bukan sekadar proyek. Jalan penghubung desa yang tetap berfungsi pada musim genangan, perbaikan drainase dan saluran, pemeliharaan pintu air, serta ruang tampung/retensi air adalah fondasi agar aktivitas ekonomi tidak berhenti total. Infrastruktur juga harus disertai tata kelola: sistem peringatan dini yang mudah dipahami warga, SOP evakuasi dan penyelamatan aset, serta koordinasi logistik yang rapi. Infrastruktur tanpa tata kelola sosial sering menghasilkan biaya pemeliharaan tinggi dan manfaat yang tidak maksimal; sebaliknya, tata kelola tanpa infrastruktur membuat warga terus menerus menanggung biaya risiko yang sama.
Kelembagaan warga yang menguatkan daya lenting berarti ekonomi Bonorowo harus ditopang oleh organisasi ekonomi yang bekerja: koperasi, BUMDes, kelompok tani, kelompok usaha, dan jaringan pemasaran. Kelembagaan ini bukan aksesoris, melainkan “penyangga” yang mengurangi beban individu ketika krisis. Dengan kelembagaan, akses permodalan bisa lebih sehat, distribusi kebutuhan bisa lebih terorganisir, harga di tingkat desa bisa lebih stabil, serta proses pemulihan pascabanjir dapat berlangsung lebih cepat dan lebih adil. Ketika kelembagaan kuat, warga tidak mudah terjebak pada pilihan ekonomi yang menjerat, dan pemerintah memiliki mitra lokal yang efektif untuk menyalurkan program berbasis data.
Di titik inilah Universitas Islam Lamongan (UNISLA) perlu hadir lebih tegas dan lebih fungsional, bukan hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi sebagai mitra pembangunan. UNISLA selayaknya didorong menjadi Lembaga Pusat Kajian Bonorowo sebuah pusat studi yang menggabungkan riset berbasis data, advokasi kebijakan, pendampingan kelembagaan ekonomi desa, serta inkubasi kewirausahaan. Pusat Kajian Bonorowo ini dapat menjadi “mesin pengetahuan” bagi pemerintah daerah dan masyarakat: menyusun peta sosial ekonomi desa-desa Bonorowo, memotret struktur pekerjaan dan pendapatan rumah tangga, mengidentifikasi titik-titik risiko yang paling mahal secara ekonomi, serta merancang model intervensi yang terukur dampaknya. Pusat ini juga dapat menghasilkan policy brief berkala untuk mendukung perencanaan daerah, sekaligus membuka ruang dialog rutin antara pemerintah, desa, komunitas, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain agar masalah lapangan cepat naik menjadi keputusan kebijakan.
Lebih jauh, FEB UNISLA dapat menginisiasi program inkubasi UMKM adaptif banjir: pelatihan manajemen keuangan rumah tangga, literasi usaha, pemasaran digital, penguatan rantai pasok desa, dan pengembangan produk bernilai tambah dari hasil pertanian lokal. Di sisi ketenagakerjaan, UNISLA dapat memperluas pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan lokal sehingga pemuda Bonorowo tidak hanya punya opsi merantau, tetapi juga mampu membangun usaha atau bekerja produktif di daerah sendiri. Jika Pusat Kajian Bonorowo berjalan, maka yang lahir bukan sekadar rekomendasi, tetapi ekosistem: data yang rapi, program yang tepat, evaluasi yang berkelanjutan, dan kader-kader muda desa yang kompeten.
Bonorowo adalah ujian bagi cara kita memaknai pembangunan: apakah pembangunan hanya mengejar pertumbuhan angka, atau membangun kesejahteraan yang tahan guncangan. Bonorowo juga peluang bagi Lamongan untuk menunjukkan bahwa wilayah rawan bisa diubah menjadi wilayah unggul, ketika kebijakan disusun berbasis risiko, berbasis data, dan dijalankan melalui kolaborasi. Dengan produktivitas yang adaptif, infrastruktur yang menjaga konektivitas, kelembagaan ekonomi yang kuat, serta UNISLA sebagai Lembaga Pusat Kajian Bonorowo, maka Bonorowo bukan lagi sinonim “banjir”, melainkan simbol ketahanan dan lompatan kualitas pembangunan Lamongan.
