Kabar One News .com- TENGGARONG, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, melakukan kunjungan resmi ke Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di Tenggarong pada Kamis (15/1/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Sultan Adji Muhammad Arifin atas polemik protokoler yang terjadi baru-baru ini.
Persoalan bermula saat peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/1/2026).
Dalam acara kenegaraan tersebut, posisi duduk Sultan berada di barisan belakang, yang kemudian memicu kritik publik dan mendapat teguran langsung dari Presiden Prabowo.
Tabayyun dan Bentuk Penghormatan
Dalam pertemuan yang berlangsung khidmat sejak pukul 16.50 WITA, Gubernur Rudy Mas’ud tampak menunjukkan sikap hormat dengan bersimpuh dan mencium tangan Sultan.
Rudy menjelaskan bahwa kehadirannya adalah bentuk tabayyun (klarifikasi) sekaligus permohonan maaf atas ketidaknyamanan protokoler yang terjadi.
“Kami menyadari adanya kekeliruan akibat miskomunikasi antara protokol daerah dan protokol kepresidenan. Kami berkomitmen untuk lebih teliti ke depan guna memastikan marwah adat istiadat tetap terjaga,” ujar Rudy.
Ia menegaskan prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” sebagai komitmen Pemprov Kaltim dalam menghormati Kesultanan Kutai sebagai kerajaan tertua di Nusantara.
Respons dan Harapan Sultan
Sultan Adji Muhammad Arifin, yang didampingi pihak keluarga, secara resmi menerima permohonan maaf tersebut. Sultan mengapresiasi itikad baik Gubernur sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Meski demikian, Sultan mengingatkan bahwa kejadian serupa telah terjadi lebih dari sekali, termasuk pada agenda di IKN sebelumnya.
“Kami berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga dan tidak terulang kembali di masa depan. Penghormatan terhadap adat adalah bagian dari menjaga martabat daerah,” tutur Sultan.
Pangeran Noto Negoro, Heriansyah, menambahkan bahwa insiden ini sempat melukai perasaan masyarakat Kutai yang sangat menjunjung tinggi figur Sultan.
Namun, dengan adanya pertemuan ini, ketegangan di masyarakat maupun media sosial diharapkan segera mereda.
Sebelumnya, Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim mengklarifikasi bahwa pengaturan teknis tempat duduk dalam acara tersebut sepenuhnya berada di bawah otoritas Protokol Istana Kepresidenan dan Paspampres.
NK
