Lamongan, KabarOne News.com— Upaya pencegahan kekerasan dan radikalisme di ruang digital terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Duta Damai BNPT Jawa Timur menggelar koordinasi dan sosialisasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lamongan pada Selasa (28/04).
Kegiatan yang berlangsung di kantor DP3AKB ini dipimpin oleh Kepala Dinas, Dr. Aini Mas’idha, MMRS, dan dihadiri Ketua Duta Damai BNPT Jawa Timur, Achmad Reza Rafsanjani, beserta jajaran pengurus. Pertemuan ini fokus pada penguatan jejaring lintas sektoral dalam perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan radikalisme, khususnya di ruang digital.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan secara menyeluruh. Pendekatan ini mencakup lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya akses layanan pengaduan yang terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
“Layanan pengaduan kami buka seluas-luasnya. Masyarakat bisa melapor secara langsung maupun melalui sistem daring. Ini penting agar kasus dapat terdeteksi lebih cepat,” jelasnya.
DP3AKB Lamongan juga menghadirkan inovasi program “18–21” sebagai langkah preventif. Program ini mengatur pembatasan aktivitas anak pada jam tertentu, termasuk penggunaan handphone tanpa pengawasan. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kontrol orang tua terhadap aktivitas anak, terutama dalam menghadapi risiko di ruang digital.
Ketua Duta Damai BNPT Jawa Timur menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak. Ia menilai bahwa peningkatan literasi dan sosialisasi terkait mekanisme pengaduan menjadi kunci agar masyarakat lebih responsif terhadap potensi kekerasan dan paparan radikalisme.
“Kesadaran masyarakat harus diperkuat. Banyak kasus belum terlaporkan karena minimnya pemahaman terhadap akses layanan yang tersedia,” ujarnya.
Selain itu, Duta Damai BNPT Jawa Timur juga menawarkan kolaborasi program unggulan Sekolah Damai untuk diimplementasikan di sekolah-sekolah di Kabupaten Lamongan. Program ini mengangkat tema “Tolak Intoleransi, Bullying, dan Kekerasan” dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, serta berfokus pada penguatan literasi digital dan nilai toleransi di kalangan pelajar.
Dalam sesi diskusi, kedua pihak sepakat bahwa kolaborasi menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas pencegahan. DP3AKB berkomitmen untuk terus memperluas akses layanan dan meningkatkan kualitas pendampingan bagi korban. Sementara itu, Duta Damai BNPT Jawa Timur mendorong penguatan edukasi publik sebagai langkah preventif berbasis komunitas.
Kegiatan ini menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat peran masing-masing pihak dalam perlindungan perempuan dan anak. Pembukaan akses pengaduan secara luas serta inovasi program preventif dinilai sebagai langkah strategis dalam menekan angka kekerasan.
Melalui sinergi ini, diharapkan masyarakat semakin aktif dalam melaporkan kasus serta terlibat dalam menciptakan lingkungan yang aman, terutama bagi perempuan dan anak di tengah tantangan ruang digital yang semakin kompleks.(****).
