Jakarta ,Kabaronenews.com,-Walikota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, beserta jajarannya Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), melakukan penyegelan terhadap satu unit bangunan Padel di Jalan Puri Ayu, RW 02, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.
Pemasangan spanduk bertuliskan bangunan Segel dengan larangan pengerjaan atau penghentian tetap dan Sudin CKTRP.
Walikota Jakarta Barat menyampaikan, pihaknya melakukan penyegelan terhadap bangunan lapangan padel tersebut karena pemilik bangunan belum mengurus perizinan membangun sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta.
Pemerintah kota Jakarta Barat dengan landasan hukum Perda memberikan tindakan penyegelan supaya memberikan memberikan efek jera terhadap pemilik bangunan, agar melakukan pengurusan ijin membangun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Bangunan itu belum memenuhi ijin membangun hingga hari ini sehingga masuk kategori pelanggaran ijin membangun, ucapnya.
Segel bangunan banner berwarna merah itu dipampang di depan gedung bangunan, di pintu masuk bangunan Padel yang belum memiliki ijin itu. Sementara CKTRP line dipasang pada bagian dalam bangunan untuk memastikan pelanggaran batas area yang telah ditentukan.
Pemkot Jakarta Barat meminta kepada pemilik bangunan supaya menghentikan pengerjaan bangunan tersebut selama belum memiliki perijinan. Sekitar 132 unit bangunan Padel sudah banyak yang memiliki ijin, namun sebagian belum berizin karena beberapa hal. Kami akan terus melakukan penertiban sesuai prosedur, termasuk bangunan padel yang berada di lingkungan RT/RW.
Kepala Suku Dinas CKTRP Jakbar, Lucia Purbarini Soepardi, mengatakan kegiatan operasional tidak diperbolehkan selama bangunan disegel. Namun, bila dokumen perizinan sudah lengkap, boleh beroperasi.
“Kegiatan operasional tidak diperkenankan sebelum adanya sertifikat layak fungsi (SLF). Untuk berdirinya bangunan sendiri harus memiliki PBG, tapi untuk operasionalnya tentu harus memiliki SLF terlebih dahulu. Bila semua dokumen lengkap, bangunan boleh beroperasi,” jelasnya.
Menurut Doris selaku General Manager MMT Padel, pihaknya telah mengurus dokumen perizinan sejak tahun 2025. Namun, ada kendala sejumlah bagian dokumen yang harus diperbaiki. Ada kendala karena beberapa bagian masih memerlukan revisi (dokumen perizinan) sejak tahun 2025.
“Proses perizinannya belum selesai, hanya merevisi gambar teknisnya, lalu revisi gambar dan pemilik bangunan akan diperintahkan membayar Retribusi setelah terbit NPR (Nomor Pokok Retribusi)”, ujarnya.
Penulis : P.Sianturi
