Oleh: Dr. Abid Muhtarom, SE., SPd., MSE (Dekan FEB UNISLA)
Lamongan, KabarOne News.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pada dasarnya merupakan salah satu kebijakan paling strategis dalam membangun ketahanan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Keberadaannya tidak hanya dipahami sebagai upaya pemenuhan gizi siswa untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan produktif, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang signifikan melalui terbukanya lapangan usaha baru di berbagai sektor.
Meningkatnya rantai pasok distribusi serta tumbuhnya ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir menjadi bukti nyata. Para petani sayur yang sebelumnya kesulitan menjual hasil panen secara stabil kini memperoleh kepastian pasar melalui suplai rutin ke sekolah. Peternak ayam, sapi, dan nelayan ikan juga mendapatkan tambahan pendapatan karena meningkatnya kebutuhan protein hewani.
Begitu pula dengan pengusaha kecil di bidang bumbu dapur atau olahan rempah yang permintaannya kian bertambah, hingga sektor transportasi lokal mulai sopir truk sampai ojek desa merasakan langsung manfaat ekonomi karena harus mengantar pasokan bahan makanan setiap hari. Semua ini membentuk sirkulasi ekonomi baru di desa dan kota kecil: perputaran uang menjadi lebih cepat, daya beli masyarakat naik, dan kesejahteraan pun lebih merata.
Jika ditelaah lebih jauh, MBG menciptakan multiplier effect yang luas. Ketika satu kelompok masyarakat memperoleh tambahan penghasilan, maka daya beli mereka meningkat. Uang itu kembali dibelanjakan ke warung, toko kelontong, pasar tradisional, atau layanan jasa lain. Akibatnya, efek domino ekonomi menghidupkan hampir semua sektor. UMKM pengolahan makanan pun mendapat peluang karena bisa menjadi penyedia bahan tambahan atau mitra produksi. MBG pada akhirnya menjadi katalisator ekosistem usaha lokal berbasis kemandirian bahan baku dan kolaborasi komunitas.
Dibandingkan program ekonomi lain, MBG memiliki keunggulan unik karena langsung menghubungkan kebutuhan gizi anak-anak dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Kebijakan ini memadukan aspek sosial dan ekonomi secara harmonis. Terlebih di era ketidakpastian global, mengandalkan bahan baku lokal bukan hanya mengurangi ketergantungan impor tetapi juga memperkuat kedaulatan pangan nasional. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran negara tidak berhenti sebagai konsumsi jangka pendek, melainkan bertransformasi menjadi investasi sosial-ekonomi jangka panjang.
Dari sisi kesehatan, anak-anak tumbuh dengan asupan lebih baik. Dari sisi ekonomi, masyarakat memperoleh peluang kerja dan usaha baru. Jika ditopang manajemen rantai pasok yang baik, distribusi bahan baku akan lebih lancar, produktivitas petani meningkat, dan pelaku usaha kecil semakin percaya diri mengembangkan kapasitas produksinya.
Namun, keberhasilan MBG menuntut keterlibatan semua pihak. Pemerintah daerah perlu memberikan pendampingan distribusi, lembaga pendidikan harus memastikan pelaksanaan sesuai standar, dan perguruan tinggi seperti FEB UNISLA siap berkontribusi melalui kajian akademik, riset kebijakan, serta inovasi solusi. Dunia akademik berperan penting dalam menyiapkan SDM berkualitas sebagai penggerak MBG, mulai dari pelatihan manajemen usaha, sertifikasi keamanan pangan, hingga pengembangan sistem monitoring berbasis data.
Selain itu, kolaborasi dengan Koperasi Merah Putih menjadi langkah strategis. Koperasi yang berbasis pada semangat kebersamaan dan ekonomi rakyat ini dapat dijadikan mitra utama dalam mengelola distribusi, menyalurkan bahan baku dari petani, hingga memastikan keuntungan dibagi secara adil. Melalui koperasi, efisiensi rantai pasok akan meningkat karena skala pengadaan lebih besar, ongkos distribusi bisa ditekan, dan transparansi harga lebih terjamin. Koperasi juga mampu memperkuat posisi tawar petani serta UMKM di hadapan pasar, sehingga MBG benar-benar berlandaskan pada prinsip kemandirian ekonomi rakyat.
Dengan dukungan koperasi, UMKM tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan berada dalam jejaring yang solid. Hal ini mencegah monopoli pasokan, mengurangi risiko fluktuasi harga, dan sekaligus menjadi sarana pendidikan kewirausahaan kolektif bagi masyarakat desa. Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi pilar utama yang menjembatani kepentingan petani, pelaku usaha, sekolah, dan pemerintah, sehingga MBG tidak hanya sekadar program sosial, melainkan gerakan ekonomi kerakyatan yang terorganisir dengan baik.
Tentu saja tantangan tetap ada, mulai dari aspek higienitas makanan, distribusi bahan baku, hingga ketersediaan SDM terampil. Namun, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang inovasi. Misalnya dengan membangun pusat pelatihan pengolahan makanan sehat di tiap daerah, memperluas jejaring kerjasama UMKM melalui koperasi, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk memantau distribusi dan kualitas makanan.
Apabila seluruh aspek ini dijalankan dengan baik, MBG akan benar-benar menjadi motor pertumbuhan ekonomi rakyat yang berakar dari desa dan mengalir hingga kota, sekaligus sarana penguatan karakter bangsa melalui gizi yang layak bagi generasi muda.
Opini ini menegaskan bahwa MBG adalah peluang emas pembangunan ekonomi kerakyatan. Program ini bukan hanya memperbaiki kualitas gizi anak, tetapi juga menjadi ladang pemberdayaan rakyat, menekan ketimpangan distribusi pendapatan, serta membuka ruang kreativitas usaha baru. Sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan koperasi, dunia usaha, dan perguruan tinggi akan memastikan MBG menjadi kebijakan berkelanjutan yang melahirkan generasi sehat sekaligus masyarakat sejahtera.
Ketika kelak kita menilai MBG, yang terlihat bukan sekadar cerita tentang konsumsi makanan bergizi gratis, melainkan kisah sukses sebuah program sosial yang menjelma sebagai motor penggerak ekonomi nasional berbasis potensi lokal dan kekuatan kolektif koperasi(*).
