Banjarmasin,KabarOnenews.com- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2025.
Program ini bertujuan memperkuat peran Posyandu sebagai pusat layanan masyarakat terpadu lintas sektor serta meningkatkan kualitas data dan koordinasi pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan Posyandu kini tidak hanya terfokus pada sektor kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang SPM, yaitu Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial.
“Tujuan utama kita adalah membangun pemahaman dan sinergi antar-bidang. Posyandu harus mampu menjadi koordinator lapangan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat, tidak hanya kesehatan tetapi juga pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban, dan sosial,” ujar Iwan, Kamis (6/11/2025).
Ia menekankan bahwa integrasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi Posyandu 6 Bidang SPM. Melalui koordinasi yang solid antarinstansi, Posyandu diharapkan dapat bertindak sebagai simpul pelayanan publik terdepan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin membangun pemahaman bersama agar setiap unsur pemerintah daerah memiliki peran dalam mendukung kinerja Posyandu. Kolaborasi ini menjadi pondasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi,” ucapnya.
Iwan juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kader Posyandu. Menurutnya, peran kader kini semakin luas, bukan hanya sebagai pelaksana teknis kesehatan, tetapi juga sebagai agen pembangunan di tingkat akar rumput.
“Kader tidak hanya menimbang, tetapi juga menjadi pendata dan edukator untuk seluruh aspek SPM. Pelatihan ini meningkatkan kompetensi kader dalam mengidentifikasi, mengadvokasi, dan melaporkan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa atau kelurahan,” ungkapnya.
Program Posyandu 6 Bidang SPM juga diarahkan untuk mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Selatan. Dengan cakupan layanan yang lebih luas, Posyandu dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin.
“Data yang dikumpulkan kader harus akurat agar intervensi dan bantuan sosial tepat sasaran,” jelas Iwan.
Kegiatan peningkatan kapasitas ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan warga di berbagai bidang.
Sumber: MC Kalsel
