Oleh: Dr. H. Abid Muhtarom (Dekan FEB UNISLA)
Lamongan, KabarOne News.com-Kabar tentang kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit atau Piutang Macet kepada UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, serta sektor lainnya, menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Di atas kertas, kebijakan ini terlihat sebagai bentuk kepedulian negara terhadap nasib UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun, jika dicermati lebih dalam, muncul pertanyaan besar: apakah kebijakan ini benar-benar menguntungkan UMKM, atau justru menjadi pedang bermata dua yang bisa merugikan mereka dalam jangka panjang?
Mari kita lihat data yang disampaikan Kementerian Koperasi dan UKM. Saat ini, baru sekitar 67.668 debitur dengan utang Rp 2,7 triliun yang bisa direstrukturisasi dari total lebih dari satu juta pengusaha UMKM yang menunggak. Artinya, masih ada ratusan ribu pelaku usaha kecil yang belum tersentuh program ini. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah meminta agar program penghapusan kredit macet ini diperpanjang lagi, mengingat tumpukan utang UMKM yang terus membesar.
Kebijakan penghapusan kredit memang tampak seperti oase di tengah padang pasir. Setelah pandemi dan tekanan ekonomi global yang membuat daya beli menurun, banyak UMKM yang kelimpungan. Mereka tidak mampu membayar cicilan pinjaman, baik dari bank maupun lembaga keuangan non-bank. Maka, saat pemerintah hadir dengan kebijakan “pemutihan” utang, banyak yang langsung menarik napas lega. Tapi seperti obat kuat yang memberi efek sesaat, kebijakan ini bisa menimbulkan efek samping yang serius jika tidak disertai pembenahan struktural di lapangan.
Pertama, dari sisi moral hazard. Penghapusan utang, meskipun niatnya baik, bisa menimbulkan kebiasaan buruk di kalangan debitur. Jika tidak disertai edukasi keuangan dan disiplin usaha, kebijakan ini bisa menciptakan pola pikir bahwa berutang itu tidak masalah karena nanti juga bisa dihapus. Ini sangat berbahaya. Bank akan semakin berhati-hati menyalurkan kredit, bahkan bisa memperketat penyaluran pinjaman kepada UMKM yang baru. Akibatnya, pelaku usaha yang sebenarnya layak dan sehat justru kesulitan mengakses modal.
Kedua, dampak terhadap perbankan. Tidak bisa dipungkiri, kredit macet adalah momok bagi dunia perbankan. Jika banyak kredit UMKM yang dihapuskan tanpa mekanisme kompensasi yang jelas, bank akan menanggung kerugian besar. Hal ini bisa memicu efek domino terhadap stabilitas sistem keuangan. Pemerintah mungkin berniat membantu UMKM, tapi jika lembaga keuangan ikut goyah, maka akses pembiayaan ke sektor riil akan semakin seret. Yang akhirnya rugi tetap UMKM juga.
Ketiga, dari sisi psikologis dan sosial. Bagi sebagian pelaku UMKM yang selama ini disiplin membayar cicilan tepat waktu, kebijakan penghapusan kredit bisa terasa tidak adil. Mereka yang patuh justru merasa dirugikan karena pelaku yang lalai mendapat “hadiah” penghapusan utang. Ketimpangan rasa keadilan seperti ini bisa mengikis semangat kewirausahaan dan tanggung jawab sosial dalam dunia usaha.
Namun, di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap realitas di lapangan. Banyak UMKM yang benar-benar kesulitan bukan karena mereka tidak mau membayar, tapi karena kondisi ekonomi yang memaksa. Kenaikan harga bahan baku, penurunan daya beli, dan kompetisi dengan produk impor membuat margin usaha semakin tipis. Dalam kondisi seperti ini, program restrukturisasi atau bahkan penghapusan kredit bisa menjadi napas penyelamat agar mereka bisa bangkit kembali.
Yang menjadi kunci adalah bagaimana kebijakan ini diterapkan. Jika penghapusan dilakukan secara selektif dan berdasarkan penilaian objektif misalnya hanya untuk UMKM yang benar-benar terdampak berat, memiliki rekam jejak baik, dan menunjukkan upaya nyata untuk bangkit maka kebijakan ini bisa menjadi instrumen pemulihan ekonomi yang efektif. Tapi jika dilakukan secara massal tanpa pertimbangan matang, maka yang muncul adalah ketergantungan dan moral hazard yang berkepanjangan.
Selain itu, pemerintah perlu memikirkan kebijakan lanjutan setelah penghapusan. Jangan sampai setelah utang dihapus, pelaku UMKM dibiarkan tanpa pembinaan. Program edukasi keuangan, pendampingan usaha, dan literasi digital harus menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Banyak UMKM gagal bukan karena tidak punya produk bagus, tapi karena manajemen keuangannya lemah. Mereka mencampur uang pribadi dan usaha, tidak punya laporan keuangan, dan sering mengambil keputusan bisnis tanpa data yang cukup.
Inilah saatnya pemerintah menggandeng perguruan tinggi, lembaga riset, dan asosiasi bisnis untuk turun langsung membina UMKM. Kampus seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISLA, misalnya, memiliki peran strategis dalam melakukan capacity building bagi pelaku usaha di daerah. Mahasiswa dan dosen bisa menjadi mitra pendamping dalam penyusunan laporan keuangan sederhana, strategi pemasaran digital, hingga perencanaan bisnis yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi seperti ini, kebijakan penghapusan utang tidak hanya bersifat reaktif, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
Kita juga perlu belajar dari negara lain. Di beberapa negara Asia, restrukturisasi utang UMKM dilakukan bersamaan dengan pelatihan manajemen dan pemberian akses pasar. Artinya, bukan sekadar menghapus beban, tapi juga memberikan jalan agar pelaku usaha bisa naik kelas. Indonesia seharusnya mengambil pendekatan serupa menghapus utang hanyalah awal, bukan akhir.
Akhirnya, kebijakan penghapusan kredit macet bagi UMKM bisa menjadi berkah atau bumerang, tergantung bagaimana implementasinya. Jika dijalankan dengan prinsip keadilan, selektivitas, dan disertai program penguatan kapasitas usaha, maka kebijakan ini akan benar-benar membantu UMKM bangkit dari tekanan. Tapi jika hanya menjadi kebijakan populis tanpa fondasi ekonomi yang kuat, maka kita hanya menunda masalah yang sama untuk meledak di kemudian hari.
Pemerintah perlu berhati-hati agar semangat “menolong” tidak berubah menjadi “membebani.” UMKM bukan hanya butuh belas kasihan, tapi juga butuh kesempatan yang adil, pendampingan yang nyata, dan kebijakan yang cerdas. Karena sejatinya, UMKM bukanlah beban negara — mereka adalah mesin penggerak ekonomi yang harus dijaga, dibimbing, dan diberdayakan.
Kita tentu berharap PP Nomor 47 Tahun 2024 tidak hanya menjadi alat pemadam kebakaran sesaat, tapi menjadi pijakan untuk membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Sebab, ekonomi Indonesia hanya akan benar-benar kuat jika rakyat kecilnya tidak sekadar dibebaskan dari utang, tapi juga diberdayakan untuk menciptakan kesejahteraan yang mandiri dan berkelanjutan.
