Jakarta ,Kabaronenews.com,-PT.Atap Perkasa (PT.AP pemohon PKPU pertama) melalui Kuasa Hukumnya Advokat dari Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates, bersama PT.Satek Aire Indonesia (PT.SAI pemohon PKPU ke II) mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Kedua perusahaan PT.AP dan PT.SAI resmi mengajukan permohonan penundaan utang terhadap PT.Adhi Karya Persero Tbk, (Termohon PKPU) melalui Pengadilan Niaga pada pengadilan Jakarta Pusat, yang didaftarkan pada tanggal 16 November 2026 sebagaimana perkara No.349/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Menurut Kuasa Hukum pemohon PKPU I, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjadwalkan sidang pertama pada hari Selasa, tanggal 24 November 2026, dengan agenda pemeriksaan legal standing para pihak.
Permohonan PKPU diajukan ke pengadilan oleh PT.Atap Perkasa (pemohon I) disebabkan karena masih ada sisa tagihan proyek sebesar Rp 2,10 Miliar, demikian disampaikan OC Kaligis melalui rilis ke sejumlah Media 19/11/2026.
Oc Kaligis menyampaikan, PT.AP selaku Pemohon PKPU I dan pemohon ke II PT.SAI melalui Kuasa Hukumnya dengan ini menyampaikan pernyataan resmi terkait pengajuan permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang terhadap Termohon PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Atas pendaftaran yang telah dilakukan oleh para pemohon PKPU, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjadwalkan sidang pertama pada tanggal 24 November 2026, dengan agenda pemeriksaan legal standing parapihak.
Pengajuan permohonan PKPU dilatarbelakangi karena Termohon belum memenuhi kewajiban pembayaran atas sejumlah proyek pembangunan dan infrastruktur yang telah diselesaikan oleh para pemohon PKPU.
Oc Kaligis mengatakan, pemohon PKPU I telah menyelesaikan proyek-proyek sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian dengan dwngan PT.Adhi Karya selaku Termohon PKPU dan telah diselesaikan oleh pemohon PKPU I diantaranya :
Proyek pekerjaan renovasi gedung parkir Lt.1 RSUD Dr. Soetomo dan Sekesal RSPAL Dr. Ramelan Provinsi Jawa Timur menjadi Rumah Sakit Darurat Covid-19 serta renovasi bangunan pabrik SIER menjadi Rumah Oksigen Surabaya.
Demikian juga terhadap penyelesaian proyek paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung dan fasilitas
umum k lantor Polda Maluku. Proyek pekerjaan pembangunan gedung Smart Automation Workshop Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Proyek pekerjaan konstruksi Terintegrasi rancang dan bangun proyek pekerjaan pembangunan gedung dan Infrastruktur Kampus II UIN Sunan Ampel Surabaya.
Proyek paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung dan Fasilitas Umum kantor Polda Maluku. Proyek pekerjaan CWP-01 Construction Buildings for PPG, FPTK, COE, UPI Bandung. Proyek pekerjaan pembangunan gedung Smart Automation Workshop Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
Proyek pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan pembangunan gedung Presisi II 10 Lt. Proyek pekerjaan pembangunan auditorium Brawijaya dan KDP gedung Entreprene. Proyek Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar.
Ditambahkan, setelah permohonan PKPU I telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang disepakati dan telah diterima dengan baik berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Termohon PKPU memiliki kewajiban pembayaran kepada pemohon PKPU I sebesar Rp 6 miliar lebih.
Sebelum permohonan PKPU diajukan ke pengadilan Niaga, pemohon telah memberikan somasi, Termohon PKPU telah membayar sebagian kewajiban kepada pemohon PKPU I. Meskipun demikian, masih terdapat sisa kewajiban yang belum dilunasi, yakni sebesar Rp 1.382 miliar rupiah ditambah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang dapat diklaim oleh Pemohon PKPU I sebesar Rp 62.944 juta lebih.
Sementara terhadap pemohon PKPU II telah menyelesaikan proyek pekerjaan meliputi proyek-proyek sebagai berikut :
Pekerjaan Plumbing dan Pemadam Kebakaran Pembangunan Gedung Smart Automation Workshop Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Proyek Pembangunan Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.
Bahwa pemohon PKPU II juga telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya dan atas penyelesaian pekerjaan tersebut telah dituangkan dalam BAST yang telah diterima oleh termohon PKPU.
Atas penyelesaian pekerjaan tersebut termohon PKPU masih memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp 655 juta lebih. Oleh karena PT.Adhi Karya (Persero) Tbk, belum memenuhi seluruh kewajiban pembayaran atas proyek yang telah diselesaikan baik baik terhadap PT.AP pemohon PKPU I Rp 1.445 miliar lebih dan terhadap pemohon PKPU II PT.SAI sebesar Rp 655 juta lebih. Sehingga total seluruh kewajiban Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU sebesar Rp 2 miliar 100 juta rupiah.
Sebagaimana yang telah disepakati antara pemohon PKPU I dan pemohon PKPU II, langkah PKPU ditempuh sebagai mekanisme hukum yang sah untuk memastikan adanya kepastian penyelesaian utang secara terstruktur, transparan dan berkeadilan.
Bahwa pengajuan PKPU ini bukan langkah konfrontatif tetapi merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi hak-hak pemohon selaku kreditur, “ujar OC Kaligis.
Selaku pemohon PKPU menyampaikan, kiranya melalui proses PKPU ini, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dapat segera menyelesaiakan kewajibannya secara optimal dan memberikan kepastian hukum bagi pihak pemohon PKPU, ungkap Oc Kaligis 19/11/2026.
Menyikapi permohonan PKPU tersebut, pihak Termohon PT.Adhi Karya belumndapat di minta tanggapannya.
Penulis : P.Sianturi



















