“Diduga Pelihara Rekanan Binaan, Gerogoti APBD. Kasudin Dinilai Layak Jadi Tersangka.”
Jakarta, kabaronenews.com – Dugaan praktik persekongkolan dalam proyek konstruksi saluran di lingkungan Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Timur kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan mengarah pada penggunaan perusahaan lain sebagai pelaksana proyek yang disebut-sebut berkaitan dengan rekanan binaan Kasudin Inisial,(Str)yang sebelumnya kerap mendapatkan paket pekerjaan dari instansi tersebut.
Berdasarkan informasi dan temuan lapangan, pekerjaan konstruksi saluran di Jalan Pondok Kopi Raya sisi barat menuju Jalan Jenderal Pol RS Soekamto, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, tercatat dikerjakan PT Shing Papat Lima.
Proyek dengan nilai kontrak Rp2.696.911.360 tersebut menggunakan jasa konsultan pengawas CV Jecesda Bangun Karya, dengan tanggal kontrak 13 September 2026.
Muncul dugaan PT Shing Papat Lima hanya menjadi perusahaan peminjam bendera atau sekadar formalitas administrasi, sementara pelaksanaan pekerjaan diduga dikendalikan pihak lain atau rekanan inisial (Str)yang disebut memiliki keterkaitan dengan PT Mawany Intikarya. Dugaan ini masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, struktur pelaksana, serta aliran pembayaran dan penerima manfaat proyek. Berdasarkan fakta informasi yang dihimpun di lapangan,empat paket kegiatan termasuk lokasi Pondok Kopi di kerjakan oleh mandor yang sama, yakni mandor Saihu pelaksana lapangan juga orang yang saama yakni Danil Simatupang sehingga patut diduga puluhan paket proyek di Sudin SDA dikuasi dan dikendalikan orang yang sama alisa rekanan(Str) .
Selain itu,
Pengawasan Lapangan Dipertanyakan.
Selain dugaan persekongkolan dengan modus pinjam bendera, pelaksanaan pekerjaan juga menuai kritik. Berdasarkan pantauan wartawan media ini di lokasi, sejumlah pekerja terlihat memasang U-Ditch mengunakan satu unit alat berat di tengah kondisi lumpur dan genangan air.
Keberadaan mandor dan pelaksana lapangan pun dipertanyakan karena disebut jarang berada di lokasi pekerjaan.
Budi, salah seorang pekerja, mengatakan mandor bernama Saihu dan pelaksana Danil Simatupang jarang datang mengawasi pekerjaan karena masih menangani lokasi lain.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan konsultan maupun pengendalian kontrak oleh Sudin SDA Jakarta Timur. Sebab, pemasangan U-Ditch harus mengikuti metode kerja dan spesifikasi teknis agar konstruksi saluran berfungsi sebagaimana mestinya.
Rekam Jejak PT Mawany Intikarya Kembali Disorot
Sorotan ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, PT Mawany Intikarya juga menjadi perhatian publik setelah memperoleh sejumlah paket pekerjaan Sudin SDA Jakarta Timur.
Di antaranya pekerjaan konstruksi saluran Jalan Kali Sari Raya dengan nilai sekitar Rp1,75 miliar serta pekerjaan turap Saluran Penghubung (PHB) Kayu Putih VII–VIII yang menuai keluhan terkait kualitas hasil pekerjaan.
Pada proyek Kali Sari, warga mempertanyakan pemasangan U-Ditch yang diduga tidak dilengkapi lantai kerja serta elevasi saluran yang disebut tidak konsisten. Sementara pekerjaan turap di kawasan Kayu Putih juga didesak untuk diperiksa dan dievaluasi.
Keluhan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi serius sebelum penyedia kembali memperoleh paket pekerjaan yang bersumber dari APBD.
Terlebih, Pasal 11 ayat (1) huruf m Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengatur kewajiban PPK melakukan penilaian kinerja penyedia.
NGO Jalak Siapkan Laporan ke KPPU
Penggiat antikorupsi dari NGO Jalak, M. Syahroni, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan laporan resmi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Menurutnya, dugaan keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan proyek melalui perusahaan berbeda perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya persekongkolan tender.
“Kami masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat. Sambil menunggu, kami juga telah menyiapkan laporan resmi ke KPPU,” ujar Syahroni kepada media.
Ia menilai Kepala Sudin SDA Jakarta Timur, Abdul Rauf Gaffar, perlu memberikan penjelasan mengenai proses evaluasi penyedia, pengawasan pekerjaan, serta dugaan keterkaitan antara PT Mawany Intikarya dan PT Shing Papat Lima.
Syahroni juga mendesak aparat penegak hukum menelusuri dokumen pengadaan, kontrak, laporan konsultan pengawas, berita acara pemeriksaan pekerjaan hingga dokumen pembayaran.
Menurutnya, pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran administrasi, persaingan usaha, maupun indikasi tindak pidana yang merugikan keuangan daerah.
Abdul Rauf Gaffar Diminta Buka Proses Evaluasi terhadap kinerja PT. Mawany Intikarya.
Dugaan praktik pinjam bendera dan berulangnya keluhan terhadap hasil pekerjaan konstruksi yang dikerjakan rekanan tersebut menjadi ujian transparansi pengelolaan anggaran di Sudin SDA Jakarta Timur.
Publik berhak mengetahui siapa pihak yang sesungguhnya mengendalikan pekerjaan, bagaimana proses pemilihan penyedia dilakukan, serta apakah kualitas pekerjaan yang dikerjakan PT. Mawani Intikarya telah sesuai spesifikasi dan ketentuan kontrak.
Apabila ditemukan bukti persekongkolan tender, Kasudin SDA Jakarta Timur,Rauf Abdul Gafar dengan rekanan binaanya layak jadi tersangka.
Persoalan tersebut dapat dijerat berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Namun, dugaan pelanggaran maupun keterlibatan pihak tertentu tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh yang berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kasudin SDA Jakarta Timur Abdul Rauf Gaffar maupun pihak PT Shing Papat Lima dan PT Mawany Intikarya mengenai dugaan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.(Red)
