Oleh: Dr. H. Abid Muhtarom, MSE
(Dekan FEB UNISLA, Wakil Dewan Pengupah Kabupaten Lamongan, wakil ketua PC GP Ansor Kabupaten Lamongan)
Lamongan, KabarOneNews.com-Saat kita menatap cakrawala ekonomi menuju tahun 2026, ada perasaan campur aduk yang menyeruak di benak para pengambil kebijakan, akademisi, hingga pelaku usaha kecil di pelosok desa. Angka-angka statistik global yang baru saja dirilis oleh lembaga-lembaga raksasa seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD seolah sedang berbisik—bukan berteriak—tentang masa depan yang “tumbuh, tapi lelah”. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang berkisar di angka 2,7% hingga 3,1% adalah sebuah sinyal lampu kuning. Ini bukan resesi yang menghancurkan, tetapi sebuah stagnasi berkecepatan rendah yang bisa membuat siapa saja terlelap jika tidak waspada. Ekonomi dunia diibaratkan pelari maraton yang kehabisan napas; ia masih bergerak maju, kakinya masih melangkah, namun kecepatannya jauh di bawah kemampuan terbaiknya di masa lalu.
Bagi kita di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lamongan dan daerah-daerah penyangga ekonomi lainnya, angka-angka makroekonomi global ini seringkali terasa jauh dan abstrak. Apa hubungannya prediksi Bank Dunia di Washington dengan penjual soto di alun-alun atau pengrajin tenun ikat di desa? Jawabannya: sangat erat. Dalam dunia yang saling terhubung ini, getaran kecil di pasar global bisa menjadi ombak besar di pesisir ekonomi lokal. Ketika negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang diprediksi hanya tumbuh 1-2% karena beban utang dan suku bunga tinggi, permintaan ekspor akan melemah. Ketika rantai pasok global terganggu oleh tensi geopolitik, harga bahan baku pakan ternak atau kedelai bagi pengrajin tahu-tempe kita bisa melonjak tak terkendali. Inilah realitas pahit dari interkoneksi ekonomi modern.
Namun, di tengah awan mendung “stagnasi” global tersebut, ada satu cahaya yang tidak pernah benar-benar padam: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sejarah ekonomi Indonesia telah berulang kali membuktikan bahwa ketika raksasa-raksasa korporasi goyah dihantam badai krisis—seperti pada tahun 1998 atau saat pandemi Covid-19—UMKM justru menjadi sekoci penyelamat. Mereka adalah bantalan sosial yang menyerap tenaga kerja ketika sektor formal melakukan efisiensi. Dalam konteks proyeksi 2026, di mana negara berkembang diprediksi masih mampu tumbuh di kisaran 4%, peran UMKM menjadi semakin krusial. Mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan tulang punggung yang harus diperkuat kalsiumnya agar tidak keropos menghadapi tekanan eksternal.
Tahun 2026 juga akan menjadi tahun yang unik bagi Indonesia dari sisi politik ekonomi. Pasca transisi pemerintahan baru di 2024-2025, tahun 2026 adalah fase pembuktian. Ini adalah momen di mana janji-janji kampanye harus mulai menetes menjadi kebijakan konkret di lapangan. Stabilitas politik akan menjadi mata uang paling berharga. Investor, baik asing maupun domestik, akan wait and see. Apakah regulasi akan berpihak pada kemudahan berusaha, atau justru terjebak pada birokrasi yang membelit? Di sinilah letak pertaruhan kita. Jika politik gaduh, ekonomi akan lesu. Sebaliknya, jika politik stabil dan inklusif, ekonomi akan menemukan ritmenya kembali. Bagi UMKM, stabilitas ini berarti kepastian harga, kemudahan akses modal, dan perlindungan dari serbuan produk impor ilegal yang seringkali mematikan kreativitas lokal.
Tantangan terbesar yang kita hadapi di 2026 bukanlah sekadar angka pertumbuhan yang moderat, melainkan risiko proteksionisme dan “tembok-tembok” perdagangan baru. Ketika negara-negara besar mulai menutup diri demi melindungi industri dalam negerinya, pasar ekspor bagi produk UMKM kita bisa menyempit. Di sinilah pentingnya penguatan pasar domestik. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki privilege yang tidak dimiliki banyak negara lain: pasar internal yang raksasa. Gerakan “Bela dan Beli Produk Lokal” tidak boleh lagi sekadar jargon di spanduk-spanduk kedinasan. Ia harus menjadi gaya hidup, menjadi kesadaran kolektif bahwa membeli sepatu buatan tetangga sendiri adalah tindakan patriotisme ekonomi yang nyata.
Sebagai bagian dari Dewan Pengupah, saya melihat ada korelasi langsung antara daya beli buruh dan kelangsungan hidup UMKM. Jika upah ditekan terlalu rendah demi alasan efisiensi jangka pendek, daya beli masyarakat akan turun. Siapa yang akan membeli nasi bungkus, jajanan pasar, atau pakaian di pasar tradisional jika dompet pekerja tipis? Oleh karena itu, rumusan pengupahan di tahun-tahun mendatang harus mencari titik keseimbangan emas (equilibrium) yang manusiawi. Pengusaha tidak boleh merasa tercekik, namun pekerja juga harus mampu hidup layak. Kesejahteraan pekerja adalah bahan bakar bagi perputaran roda ekonomi di level akar rumput. Ini adalah siklus yang tidak bisa diputus.
Selain itu, kita tidak bisa menutup mata pada revolusi teknologi yang sedang terjadi. IMF dan lembaga dunia lainnya menaruh harapan bahwa investasi teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), bisa menjadi pendorong produktivitas yang macet. Bagi UMKM di Lamongan dan Indonesia umumnya, ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, digitalisasi membuka pintu pasar tanpa batas. Seorang pengrajin di desa bisa menjual produknya ke Jakarta bahkan luar negeri hanya lewat genggaman smartphone. Namun di sisi lain, ada kesenjangan literasi digital yang menganga. Masih banyak pelaku usaha kita yang gagap teknologi, terjebak pada cara-cara konvensional yang kian tidak efisien. Tugas kita akademisi, pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan seperti GP Ansor adalah menjadi jembatan. Pendampingan tidak boleh berhenti pada seremoni pelatihan sehari, tetapi harus berlanjut pada inkubasi bisnis yang nyata hingga mereka benar-benar mandiri secara digital.
Menghadapi tahun 2026 yang penuh dengan ketidakpastian global, kita perlu membangun optimisme yang rasional. Ekonomi mungkin tumbuh “lemah” dibanding rata-rata historis, tetapi “lemah” bukan berarti “mati”. Justru dalam kondisi yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin inilah, kita punya kesempatan untuk berbenah. Kita bisa memperbaiki fundamental ekonomi kita tanpa tekanan overheating. Kita bisa fokus pada penguatan jejaring sosial dan solidaritas ekonomi warga. Konsep ekonomi keumatan yang sering didengungkan di lingkungan Nahdlatul Ulama, misalnya, sangat relevan untuk diterapkan. Ekonomi yang berbasis pada kemaslahatan bersama, bukan akumulasi modal segelintir orang. Koperasi-koperasi harus dihidupkan kembali bukan sebagai papan nama usang, tetapi sebagai entitas bisnis modern yang dimiliki oleh anggota.
Prospek ekonomi 2026 mengajarkan kita untuk rendah hati. Bahwa pertumbuhan tinggi bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Apa gunanya angka pertumbuhan meroket jika ketimpangan semakin lebar? Apa artinya statistik yang indah jika pengangguran terselubung masih tinggi di desa-desa? Tahun 2026 harus menjadi momentum untuk menggeser paradigma dari sekadar mengejar “pertumbuhan” (growth) menuju “pemerataan” (equity) dan “kualitas hidup” (well-being). Kita ingin ekonomi yang tumbuh, meski perlahan, namun dirasakan manfaatnya oleh setiap lapisan masyarakat. Ekonomi yang memanusiakan manusia.
Akhirnya, mari kita sambut tahun-tahun mendatang bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kesiapan. Pemerintah daerah harus lebih lincah membaca peluang, akademisi harus turun dari menara gading untuk memberi solusi aplikatif, dan organisasi masyarakat harus menjadi garda terdepan pemberdayaan. Jika IMF memprediksi dunia sedang “stagnasi”, mari kita buktikan bahwa di level lokal, di pasar-pasar tradisional kita, di sentra-sentra UMKM kita, denyut nadi ekonomi justru sedang berdetak kencang penuh harapan. Sebab, kekuatan sejati ekonomi Indonesia tidak terletak pada gedung pencakar langit di ibu kota, melainkan pada semangat pantang menyerah para pelaku usaha kecil yang setiap pagi membuka lapaknya dengan doa dan harapan. Merekalah pahlawan ekonomi yang sesungguhnya(*).
