Banjarmasin,KabarOnenews.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berjalan tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program KUR Tahun 2025, yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (5/11/2025).
Syarifuddin mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyaluran dan pengawasan KUR di Kalimantan Selatan.
“Pemerintah telah memberikan dukungan pembiayaan kepada UMKM melalui program KUR dengan subsidi bunga yang ringan. Tujuannya untuk meningkatkan dan memperluas akses permodalan bagi usaha produktif, memperkuat daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran KUR di Kalsel dapat berjalan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat pengembalian.
“Melalui rapat koordinasi dan monitoring evaluasi ini, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antar-stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan serta melahirkan inovasi untuk memperluas program KUR melalui pembinaan UMKM naik kelas,” tambahnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per 31 Oktober 2025, penyaluran KUR di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp4,17 triliun atau 73,24 persen dari target Rp5,69 triliun, dengan total 69.009 debitur. Capaian ini menempatkan Kalsel pada peringkat ke-14 nasional.
Sektor pertanian menjadi penerima KUR terbesar dengan nilai Rp1,69 triliun (40,46%) kepada 31.836 debitur, sementara skema KUR Mikro mendominasi dengan total Rp3,10 triliun (74,33%) kepada 64.349 debitur.
Secara wilayah, Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi sebesar Rp855,45 miliar kepada 11.541 debitur, sedangkan Bank BRI menjadi penyalur terbesar dengan capaian Rp2,87 triliun kepada 57.805 debitur.
Syarifuddin juga menyoroti sejumlah kendala yang masih dihadapi UMKM di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan pemasaran, legalitas usaha, kemampuan teknologi dan kemasan, serta keterbatasan agunan dan administrasi usaha.
“Program KUR diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut dengan membantu UMKM mengakses permodalan dan memperkuat daya saing usaha mereka,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh peserta rapat, mulai dari unsur SKPD, bank pelaksana, pendamping UMKM, hingga para stakeholder lainnya, untuk memanfaatkan momentum koordinasi ini secara maksimal.
“Sinergi dan kolaborasi yang kuat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.
Sumber: MC Kalsel
