“Laporan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Terminal Senen Masuk Inspektorat DKI, Pedagang Keluhkan Intimidasi dan Pengelolaan Kios.”
Jakarta, kabarOnenews.com — Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kawasan Terminal Senen, Jakarta Pusat, dilaporkan ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
Laporan tersebut disampaikan penggiat antikorupsi sekaligus Koordinator Hukum dan Investigasi LSM/NGO Jaring Pelaksana Keamanan (Jalak), M. Syahroni. Ia menyebut laporan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Kepala Terminal Senen, Bona Siregar.
Berdasarkan surat yang diperlihatkan kepada media, laporan tersebut bernomor 033/PER.LSM-NGO JALAK-LP/IX/2026 dan diterima salah satu staf Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Zaenel, pada 11 September 2026.
Syahroni mengatakan laporan ke Inspektorat merupakan tindak lanjut dari pengaduan dan informasi yang sebelumnya diterima pihaknya terkait kondisi sejumlah pedagang di kawasan Terminal Senen.
“Kami telah menyampaikan laporan resmi kepada Inspektorat DKI Jakarta agar dugaan tersebut diperiksa secara objektif dan menyeluruh. Kami meminta seluruh informasi yang muncul dari pedagang diverifikasi melalui pemeriksaan,” ujar Syahroni kepada wartawan.
Minta Dishub Evaluasi Kepala Terminal
Selain melapor ke Inspektorat, Syahroni juga mendesak Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Terminal Senen, Bona Siregar.
Menurutnya, apabila dalam proses evaluasi ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, pihaknya meminta Dishub DKI mengambil tindakan sesuai aturan, termasuk mempertimbangkan pencopotan dari jabatan.
Desakan tersebut muncul setelah pihaknya menerima keluhan sejumlah pedagang yang mengaku mengalami tekanan serta adanya dugaan praktik jual beli atau pengalihan kios kepada pihak lain.
“Kami mendapatkan informasi dari sejumlah pedagang bahwa Kepala Terminal Senen diduga melakukan persekongkolan dengan oknum preman dan makelar kios. Mereka diduga digunakan untuk melakukan intimidasi terhadap sejumlah pedagang dengan tujuan menguasai kios dan menjualnya kembali kepada pihak lain,” kata Syahroni.
Namun, tudingan tersebut merupakan klaim dari pelapor dan pedagang yang masih memerlukan verifikasi serta pembuktian lebih lanjut.
Syahroni meminta Dishub DKI tidak hanya mengevaluasi kinerja pimpinan terminal, tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan kios, status pemanfaatan lahan, mekanisme retribusi, hingga proses penertiban pedagang.
“Kami mendesak Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta segera mengevaluasi dan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran,” ujarnya.
Pedagang Mengaku Mendapat Tekanan
Keluhan juga disampaikan sejumlah pedagang yang beraktivitas di Terminal Senen.
Salah seorang pedagang yang akrab disapa Nenek mengaku masih memiliki persoalan pembayaran dengan pihak yang disebutnya terkait pengelolaan kios.
Ia menyebut terdapat uang yang dijanjikan oknum makelar kepadanya yang hingga kini masih tersisa sekitar Rp3 juta dan belum dilunasi.
Sementara itu, Kurdi, pedagang kopi yang mengaku telah berjualan di Terminal Senen selama sekitar tujuh tahun, mengatakan kondisi pedagang sebelumnya relatif aman dan nyaman.
Menurutnya, situasi mulai berubah setelah terjadi pergantian pimpinan terminal.
“Selama kepemimpinan kepala terminal sebelumnya, para pedagang merasa aman dan nyaman. Namun, setelah terjadi pergantian pimpinan, kami mulai merasa kurang nyaman dan sering diusik dengan berbagai cara,” kata Kurdi.
Keluhan serupa disampaikan Nasution (45). Pedagang pisang goreng itu mengaku pernah mendapat tekanan untuk membongkar dan mengosongkan tempat usahanya yang telah lama ditempati.
“Kami dipaksa mengosongkan kios yang sudah lama kami tempati berjualan pisang goreng,” ujar Nasution.
Keterangan para pedagang tersebut menjadi bagian dari informasi yang disampaikan kepada pihak pelapor. Meski demikian, dugaan intimidasi maupun praktik penguasaan kios tersebut tetap perlu diklarifikasi kepada seluruh pihak terkait.
Kepala Terminal Bantah Tudingan
Sementara itu, Kepala Terminal Senen Bona Siregar membantah tudingan dan keluhan yang disampaikan sejumlah pedagang.
Bona menjelaskan bahwa kios yang berada di lokasi akses jalan menuju kawasan Pasar Jaya tersebut menurutnya tidak bertuan dan dinilai layak untuk dimanfaatkan.
Ia mengatakan ada pedagang bernama Boru Nainggolan yang sebelumnya mengajukan permohonan agar kios tersebut dapat dimanfaatkan secara resmi melalui mekanisme retribusi.
“Keberadaan kios di lokasi akses jalan menuju Pasar Jaya tersebut tidak bertuan dan layak untuk dimanfaatkan. Kebetulan ada pedagang Boru Nainggolan yang mengusulkan kepada saya sekitar dua bulan lalu untuk diajukan wajib retribusi,” ujar Bona saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (11/9/2026).
Menurut Bona, permohonan tersebut kemudian diteruskan kepada Unit Pengelola Terminal (UPT) untuk diproses.
“Berdasarkan pemohon tersebut, kita mengajukan ke UPT,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi bantahan atas narasi yang menyebut adanya praktik penguasaan atau jual beli kios oleh pihak tertentu. Untuk memastikan persoalan tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan, status kios, mekanisme retribusi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatannya.
Dishub dan UPT Belum Beri Tanggapan
Upaya konfirmasi telah dilakukan untuk memperoleh penjelasan dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dugaan intimidasi pedagang, pengelolaan kios, serta mekanisme penertiban dan pemanfaatan ruang di kawasan Terminal Senen.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin, S.STP., M.Si. belum memberikan keterangan resmi.
Sementara itu, Kepala Unit Pengelola Terminal (UPT) Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Zulkifli, juga belum memberikan tanggapan.
Dengan adanya laporan ke Inspektorat DKI Jakarta, polemik pengelolaan kios dan keluhan pedagang di Terminal Senen kini menunggu proses klarifikasi dan pemeriksaan dari instansi berwenang.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran administrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau persoalan lain dalam pengelolaan kawasan Terminal Senen. Di sisi lain, seluruh pihak yang disebut dalam laporan tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan pembelaan sesuai mekanisme yang berlaku. (Red)
