Palembang , KabarOne News.com– Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Sumsel melaksanakan audiensi dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memperjuangkan keadilan bagi Honorer Non Database.
Honorer yang diakomodir diantaranya gagal CPNS 2024, TMS CPNS/PPPK dan yang tidak mendaftar karena tidak dapat Formasi, kemudian minimal bekerja dua tahun berturut-turut, sehingga Honorer Non Database tersebut dapat diakomodir dalam skema Paruh Waktu.
Audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 04 November 2025.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, S.E., M.M. menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan terstruktur, DPRD berwenang untuk menyampaikan aspirasi, menjalankan fungsi pengawasan, serta membangun komunikasi dengan Pemerintah. DPRD juga berkomitmen untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumsel.
“Jika kedepan ada solusi penyelesaian, agar Aliansi siap mengikuti proses penyelesaian sesuai regulasi, termasuk tahapan verifikasi dan mekanisme sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah,” ujar Andie.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPD Aliansi Honorer Non Database Kabupaten OKU Timur Preli Yulianto, SP menyampaikan harapan besar kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat memperjuangkan, penyampaian aspirasi honorer non database. Dukungan ini sangatlah penting, seyogyanya wakil rakyat sebagai penyambung lidah rakyat, siap pasang badan untuk rakyat.
Demos dan Kratos yakni pemerintahan rakyat, yang mana kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Maka, aspirasi merupakan suatu yang sangat penting sebagai suara Tuhan. Banyak honorer non database se-Sumatera Selatan terkatung-katung, terlantar, terpinggirkan, mereka harus diperhatikan, diayomi diakomodir PPPK Paruh Waktu.
“Semoga segala langkah perjuangan aliansi honorer non database ini mendapat berkah dari Allah, abadi perjuangan. Semoga ini awal kebangkitan demokrasi dengan suara-suara kaum tertindas bisa didengar para petinggi elit negeri ini, terang Prely pada awak media pada Minggu (09/11/2025).
Kemudian, Ketua DPW Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Sumsel Sulaiman, S.Sos mengharapkan segala aspirasi yang telah di disampaikan oleh Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Sumsel agar menjadi atensi Penting Bagi DPRD Sumsel untuk meneruskan ini kepada Pemerintah Provinsi Sumsel dan menyampaikannya hingga ke Pusat.
Aliansi menyampaikan kekhawatiran terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer pada Januari 2026, yang berpotensi menghilangkan mata pencaharian ribuan honorer di Sumsel.
“Dukungan DPRD Provinsi Sumsel untuk memperjuangkan percepatan keluarnya regulasi sangatlah penting sehingga Honorer yang belum terakomodir dapat diangkat PPPK Paruh Waktu. Mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar segera mengambil langkah-langkah konkrit agar di tahun 2026 nanti tidak terjadi PHK Massal apabila regulasi nanti tidak kunjung keluar,” ujar Sulaiman pada awak media pada Minggu (10/11/2025).
“Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Sumatera Selatan akan melaksanakan Aksi Damai Jilid 2 pada tanggal 17 November nanti di Jakarta bersama teman-teman seperjuangan di Provinsi seluruh wilayah Indonesia. Dengan tekad yang kuat, semangat yang terus bergemuruh untuk menyuarakan hak-hak daripada honorer. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya teman-teman Aliansi dalam memberikan kontribusi baik itu pemikiran, moril maupun materil dalam pergerakan menuju Aksi Damai Jilid 2 ini,” jelas Sulaiman.
Sulaiman lanjut menuturkan keterbatasan dana tidaklah menjadi suatu halangan bagi Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Sumatera Selatan untuk memberangkatkan anggota Aliansi ke Jakarta, dengan maksimal menyuarakan seluruh aspirasi teman-teman semua di Istana Presiden dan KemenPanRb.
Turut Hadir dalam rapat audiensi tersebut diantaranya; Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Perwakilan dari BKD Provinsi Sumatera Selatan, Perwakilan Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Sumsel. (rdp)
