Tanah Bumbu , KabarOne News.com-Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Tanah
Bumbu bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tanah Bumbu membahas program kerja tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Tanah Bumbu. (Senin, 19/01/2025).
Rapat dibuka oleh Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, H. Bobby Rahman, S.H., M.H. Dalam pembukaannya, ia menyampaikan bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait perencanaan, capaian, serta kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan, khususnya dalam pelayanan pendidikan di daerah.
Dalam paparannya, Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa program prioritas tahun 2026 meliputi peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), pengembangan sarana dan prasarana (sarpras), peningkatan layanan peserta didik, pengelolaan sekolah, serta program pendukung lainnya. Untuk tahun 2026, Disdik dipercaya mengelola anggaran lebih dari Rp710 miliar. Sementara pada tahun anggaran 2025, pagu Disdik tercatat sebesar Rp815,12 miliar dengan realisasi keuangan Rp500,62 miliar atau 61,42 persen, dan realisasi fisik mencapai 81,52 persen.
Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, H. Bobby Rahman, menyoroti adanya laporan pembayaran gaji guru di TK Baru Gelang, Kecamatan Kusan Hilir, yang diterima setiap tiga bulan sekali. Ia juga mempertanyakan tindak lanjut penganggaran pembangunan SDN Wonorejo, Kecamatan Kusan Hulu, yang sebelumnya mengalami musibah kebakaran. Selain itu, ia menyinggung kondisi SDN Pondok Butung, Kecamatan Batulicin, yang sempat mengalami kekurangan meja dan kursi sehingga para siswa terpaksa membawa sendiri dari rumah.
Anggota Komisi I DPRD, Sayono, menyampaikan harapannya agar Dinas Pendidikan memiliki target jelas terkait pembangunan fisik sekolah. Ia mendorong agar seluruh sekolah di Tanah Bumbu dapat dibetonisasi hingga akhir masa jabatan kepala daerah, sehingga tidak lagi terdapat bangunan sekolah berbahan kayu yang rawan kebakaran, seperti kejadian di SDN Wonorejo.
Sementara itu, anggota Komisi I lainnya, Sarnia, Ia mengusulkan agar setiap pembangunan sekolah baru dapat langsung dianggarkan satu paket dengan meubelernya, sehingga bangunan dapat langsung difungsikan tanpa kendala kekurangan sarana pendukung
.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa pembayaran gaji guru TK swasta dilakukan melalui mekanisme penitipan dana BOP yang didistribusikan setiap tiga bulan. Terkait SD Pondok Butung, ia menyampaikan bahwa meja dan kursi telah disuplai dan saat ini sudah digunakan. Ia juga menyebutkan bahwa sekitar 60 persen anggaran Disdik terserap untuk gaji, tunjangan, dan BOP, sehingga dana untuk kegiatan lain masih terbatas.
Disdik juga menyampaikan bahwa saat ini tengah mengembangkan sistem perencanaan berbasis data agar seluruh sekolah dapat menginput kondisi sarana prasarana, kebutuhan, serta usulan prioritas. Untuk penganggaran fisik, sumber pendanaan berasal dari APBD dan APBN, dengan penentuan sekolah penerima bantuan APBN mengacu pada data Dapodik yang dikelola Kementerian Pendidikan.
Dalam rapat tersebut, Bidang SD Disdik menyampaikan bahwa terdapat empat program utama dengan 24 kegiatan.
Selain itu, dibahas pula kendala kekurangan guru akibat pensiun dan larangan pengangkatan tenaga PTT dan non-ASN yang menjadi tantangan tersendiri bagi Disdik.
Rapat juga menyinggung pemerataan program MBG, penanganan sekolah rawan banjir di Batulicin, serta program beasiswa dan penghargaan bagi siswa berprestasi tahun 2025.
Rapat kerja ditutup dengan komitmen untuk memperkuat koordinasi guna mendukung perencanaan pendidikan yang lebih tepat sasaran pada tahun 2026. (Oksa)
