Kotabaru,KabarOnenews.com- Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus mendorong percepatan pemerataan akses listrik hingga ke wilayah pelosok. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui rapat koordinasi bersama PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kalimantan Selatan terkait pengembangan dan pemasangan jaringan listrik di Desa Limbur dan Desa Hulu Sampanah.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Aula Bamega, Sekretariat Daerah (Setda) Kotabaru, di Sebelimbingan, Selasa (4/8/2026).
Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, S.Sos, mengatakan progres rencana pembangunan jaringan listrik untuk Desa Limbur dan Desa Hulu Sampanah terus berjalan.
Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat dapat menikmati layanan listrik dalam waktu yang tidak terlalu lama.
“PLN terkait dengan Desa Limbur dan Hulu Sampanah ini terus bergulir dan berjalan progresnya. Mudah-mudahan tahapan nanti pelaksanaan bisa kita laksanakan secepatnya,” ujarnya.
Menurut Syairi, upaya pemenuhan kebutuhan jaringan listrik tersebut telah dikoordinasikan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sejak awal 2025. Karena itu, pihaknya mengapresiasi respons PLN yang terus menindaklanjuti usulan pemerintah daerah.
“Kita sudah melakukan koordinasi terkait pemenuhan beberapa jaringan listrik yang sampai hari ini di Kabupaten Kotabaru belum teraliri listrik,” jelasnya.
Syairi menegaskan, percepatan pembangunan jaringan listrik membutuhkan sinergi lintas sektor. Hal ini penting mengingat proses pembangunan jaringan menuju wilayah terpencil tidak sederhana, mulai dari pengangkutan material, mobilisasi peralatan, pemasangan tiang hingga penarikan jaringan listrik.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menargetkan Desa Limbur menjadi prioritas utama untuk dikebut pembangunannya, kemudian dilanjutkan ke Desa Hulu Sampanah.
Namun, kondisi infrastruktur jalan menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan program tersebut. Akses jalan yang belum memadai dapat menghambat mobilisasi material dan peralatan PLN menuju lokasi pembangunan.
Karena itu, rapat koordinasi turut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Kotabaru.
Kedua perangkat daerah tersebut diharapkan dapat bersinergi dalam mendukung kelancaran pembangunan jaringan listrik.
Sebelum pemasangan jaringan dimulai, Dinas PUPR akan melakukan pengecekan sekaligus pemeliharaan sejumlah ruas jalan agar dapat dilalui kendaraan pengangkut material pembangunan jaringan listrik.
Selain persoalan akses jalan, Syairi juga meminta dukungan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk membantu menyosialisasikan rencana pembangunan jaringan kepada masyarakat, khususnya terkait kemungkinan adanya penebangan pohon atau tanaman yang berpotensi menghalangi jalur jaringan listrik.
“Ini perlu kita komunikasikan dengan masyarakat agar pada saat pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan persoalan,” ujarnya.
Selain Desa Limbur dan Desa Hulu Sampanah, Pemkab Kotabaru juga menyoroti kebutuhan listrik di tiga desa wilayah kepulauan, yakni Desa Labuan Barat, Desa Teluk Sungai dan Desa Maradapan. Pemerintah daerah berharap kebutuhan kelistrikan di wilayah tersebut juga mendapat perhatian dan dapat ditindaklanjuti secara bertahap.
Sementara itu, Manager PLN UP2K Kalimantan Selatan, Winardi, menyampaikan bahwa pengembangan jaringan listrik di wilayah Kotabaru merupakan bagian dari program Listrik Desa Berkelanjutan (LISDES).
PLN, kata dia, berkomitmen mendukung target Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemerataan akses listrik hingga ke wilayah pelosok.
“Listrik merupakan kebutuhan primer yang mendasar,” tegas Winardi.
Dengan adanya sinergi antara Pemkab Kotabaru, PLN, perangkat daerah, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa, pembangunan jaringan listrik diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Program tersebut bukan hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, komunikasi, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di desa-desa yang selama ini belum menikmati layanan listrik secara optimal.
