Tanah Bumbu, KabarOneNews.com – Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kebutuhan ruang kelas sekolah, perbaikan infrastruktur, hingga rencana penyediaan lahan pemakaman umum, menjadi fokus dalam Reses II Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, SE., SH., MH., di Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Minggu (19/07/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Barokah, Kepala Desa Pelajau Mulia, tokoh masyarakat, Babinmas Desa Barokah, serta warga yang antusias menyampaikan berbagai usulan untuk pembangunan di wilayah mereka.
Dalam kesempatan itu, Andrean menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Seluruh usulan yang disampaikan warga akan dicatat dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bahan perencanaan pembangunan.
“Semua aspirasi masyarakat akan kami catat dan perjuangkan melalui rapat-rapat DPRD, baik di komisi maupun badan anggaran. Harapannya, usulan yang menjadi prioritas dapat direalisasikan melalui APBD Kabupaten Tanah Bumbu,” ujar Andrean.
Memasuki sesi dialog, warga menyampaikan kekurangan ruang kelas di SD Barokah yang dinilai perlu segera ditangani. Mereka berharap pemerintah daerah dapat menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah baru agar kebutuhan pendidikan di masa mendatang dapat terpenuhi.
Menanggapi hal itu, Andrean meminta pihak sekolah mendokumentasikan kondisi kegiatan belajar mengajar sebagai bahan pendukung usulan kepada Dinas Pendidikan. Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan ruang kelas menjadi salah satu prioritas yang akan diperjuangkan dalam pembahasan perubahan anggaran.
Selain sektor pendidikan, warga juga mengusulkan perbaikan jalan lingkungan yang masih rusak dan belum seluruhnya dipaving, terutama di kawasan permukiman yang sering tergenang saat hujan sehingga membahayakan pengguna jalan.
Aspirasi lainnya datang dari warga yang mengharapkan bantuan penyelesaian pembangunan musala. Andrean menjelaskan bahwa bantuan hibah untuk rumah ibadah memiliki ketentuan tersendiri, sehingga pengajuan harus mengikuti aturan yang berlaku dan tidak dapat diberikan setiap tahun.
Tokoh masyarakat turut mengusulkan penyediaan lahan pemakaman umum karena lokasi yang ada diperkirakan tidak lagi mampu menampung kebutuhan masyarakat dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, warga juga meminta solusi terhadap persoalan drainase dan aliran air yang kerap menyebabkan genangan di sejumlah kawasan.
Menanggapi usulan tersebut, Andrean menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mencari lokasi yang layak dijadikan pemakaman umum. Sementara terkait drainase, ia menjelaskan bahwa kajian teknis bersama tim dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) masih berlangsung sebagai dasar penanganan yang tepat.
Kegiatan reses berlangsung interaktif dengan berbagai aspirasi masyarakat yang akan menjadi bahan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme perencanaan pembangunan. (Oksa)
