LAMONGAN, KabarOne News.com- Terhentinya program tersebut tak hanya dirasakan para siswa, tetapi juga memunculkan keresahan di kalangan wali murid. Mereka mempertanyakan kepastian kapan distribusi makanan bergizi yang selama ini membantu pemenuhan kebutuhan anak selama di sekolah kembali dilaksanakan.
Saat ditemui awak media, Jumat (6/11/2026), Laura, perwakilan sekolah sekaligus penanggung jawab (PIC) program MBG, mengungkapkan bahwa penghentian distribusi berdampak cukup besar terhadap siswa maupun orang tua.
“Dampaknya sangat luas dan besar. Wali murid mengeluhkan karena anak-anak tidak lagi mendapatkan makanan. Banyak yang bertanya, kapan program ini kembali berjalan,” ujar Laura.
Menurutnya, selama program MBG berjalan, pihak sekolah dan wali murid cukup puas dengan kualitas makanan yang diberikan. Menu yang disajikan bervariasi, sayuran dalam kondisi segar, serta porsi makanan dinilai sesuai dengan kebutuhan siswa.
Program tersebut juga dianggap memberikan dampak positif terhadap semangat belajar anak-anak. Adanya asupan makanan selama berada di sekolah membuat siswa lebih bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran.
Namun, kondisi tersebut berubah setelah distribusi dihentikan. Sebagian besar wali murid yang memiliki kesibukan bekerja harus kembali mengatur kebutuhan makanan anak-anak selama berada di sekolah.
“Rata-rata wali murid di sini banyak yang bekerja. Dengan adanya MBG, mereka terbantu karena tidak perlu bolak-balik menyiapkan makanan untuk anaknya. Sekarang, ketika distribusi berhenti, anak-anak kembali harus mengandalkan bekal atau membeli makanan sendiri,” jelasnya.
Laura menambahkan, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan seluruh guru kelas, mulai kelas I hingga kelas VI, untuk memantau kondisi siswa sekaligus menampung keluhan wali murid.
Sebagai PIC program MBG, pihak sekolah juga bertanggung jawab melakukan pendataan jumlah siswa dan tenaga pendidik penerima manfaat. Apabila ditemukan persoalan terkait kualitas makanan maupun distribusi, laporan akan diteruskan kepada pihak terkait, termasuk SPPG yang menjadi mitra sekolah.
Meski demikian, hingga Jumat (6/11/2026), pihak sekolah mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai kapan distribusi makanan bergizi tersebut kembali dilaksanakan.
Pihak sekolah juga menyoroti adanya informasi bahwa sejumlah sekolah lain masih menerima distribusi MBG, sementara SDN Jetis 3 belum mendapatkan kiriman. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai penyebab terhentinya pelayanan terhadap sekolah penerima manfaat.
“Kami berharap kendala ini segera dibenahi. Program Presiden ini sebenarnya sudah bagus dan manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak. Jangan sampai persoalan yang terjadi justru membuat siswa kehilangan haknya untuk mendapatkan makanan bergizi,” tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, terhentinya operasional SPPG Yayasan Miftahul Jinan diduga berkaitan dengan persoalan administrasi pelaporan penggunaan dana harian atau Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).
Persoalan tersebut disebut menyebabkan dapur SPPG Sidokumpul terkena kebijakan Pemberhentian Khusus Operasional (PKO), sehingga tidak dapat menjalankan pelayanan distribusi MBG kepada penerima manfaat.
Seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut menyebutkan, kendala administrasi diduga bermula dari kesalahan penggunaan alamat email dan nomor telepon yang berkaitan dengan pelaporan. Selain itu, terdapat persoalan laporan penggunaan dana selama beberapa periode.
Menurut sumber tersebut, persoalan pelaporan diduga berlangsung selama tujuh minggu, mulai awal September hingga pekan kedua Oktober 2026. Selanjutnya, operasional juga disebut sempat mengalami penghentian pada 5 hingga 19 Oktober 2026.
Setelah itu, dana yang tersedia disebut baru dapat digunakan kembali untuk menjalankan operasional dapur sekaligus membayar sejumlah utang.
Sumber tersebut juga mempertanyakan sumber pembiayaan operasional selama masa penghentian serta penggunaan dana yang kembali tersedia.
“Stop kok masih jalan, dana dari mana? Apa sudah dibayar dana talangan itu? Dana yang sudah ada dibuat running, tetapi buat bayar utang. Laporan salah semua, menyebabkan PKO mulai 28 Oktober sampai sekarang,” ungkap sumber tersebut.
