Palembang, KabarOne News.com- Regulasi yang dikemas dalam Undang-Undang ASN No. 20 tahun 2023 yang menggantikan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 66 yang berbunyi Pegawai Non ASN wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024.
Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Sumatera Selatan menuntut untuk diakomodir PPPK Paruh Waktu. Lantaran sudah mengabdi dua tahun berturut-turut aktif bekerja dari berbagai latar belakang. Adapun honorer yang tergabung dalam aliansi tersebut merupakan honorer yang gagal CPNS, TMS CPNS/PPPK dan yang tidak mendaftar karena tidak dapat Formasi.
Kurang lebih ada 2000 lebih tenaga Honorer di Sumatera Selatan yang belum terakomodir ke skema PPPK Paruh Waktu yang terdiri dari; Teknis, Tenaga Kesehatan, dan Pendidikan.
Ketua Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Sumatera Selatan, Sulaiman mengatakan Pemerintah harus mengambil tindakan cepat untuk segera membuat kebijakan daerah, agar Honorer Non Database BKN Gagal CPNS yang belum terakomodir masih dapat dipekerjakan sebelum regulasi itu keluar, tidak ada PHK massal sesuai amanat UU nomor 20 Tahun 2023.
Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS di setiap 17 Kabupaten/Kota sudah melakukan Audiensi ke BKPSDM, DPRD, maupun Bupati di Kabupaten masing-masing.
Pemerintah Memberikan kesempatan yang sama bagi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS untuk diakomodir PPPK Paruh waktu seperti Kawan-kawan Honorer Non Database R4.
Pemerintah membuat kebijakan yang lebih Fleksibel untuk mengakomodasi Honorer Non Database Gagal CPNS yang telah mengabdi dan berkontribusi pada instansi pemerintahan yang sudah bekerja minimal dua tahun berturut-turut.
Kepada Gubernur Sumatera Selatan agar dapat memperjuangkan Honorer Non Database BKN Gagal CPNS mendapatkan kesempatan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Gubernur segera melakukan komunikasi dengan BKN dan KemenPan-RB dan mendorong untuk mempercepat keluarnya regulasi.
Kepada KemenPan-RB diharapkan untuk segera membuat kebijakan yang adil dan transparan untuk mengakomodir Honorer Non Database BKN Gagal CPNS.
KemenPan-RB dapat mengakui pengalaman kerja Honorer Non Database BKN Gagal CPNS sebagai salah satu syarat menjadi PPPK Paruh Waktu.
“Kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia kami memohon agar segera memerintahkan KemenPan-RB, dan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan status Honorer Non Database BKN Gagal CPNS dan memberikan kepastian hukum bagi mereka yang belum terakomodir dalam penerimaan PPPK Paruh Waktu,” ujar Sulaiman pada awak media pada Senin (27/10/2025).
“Kami berharap Kebijakan atau Regulasi tersebut dapat segera keluar dan memberikan kepastian hukum bagi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS. Ada kekhawatiran bahwa keterlambatan Regulasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS dalam melaksanakan pekerjaan.” tuturnya.
Jika Regulasi ini belum juga keluar maka kami Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Sumatera Selatan siap untuk melakukan Aksi Damai Jilid 2 di Jakarta dengan massa yang lebih besar. (Penulis: Prely).
