Kabar One News.com – BALIKPAPAN, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan memastikan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah Desember 2025.
Kebijakan ini diambil menyusul ketiadaan aktivitas belajar-mengajar di satuan pendidikan.
Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menegaskan bahwa teknis pengantaran makanan ke rumah siswa selama liburan dianggap tidak memungkinkan.
Hal ini sekaligus menjawab wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebelumnya menyarankan agar program tetap berjalan dengan pola penyesuaian selama masa libur panjang.
“Sampai dengan hari ini, selama masa liburan tidak ada pembagian MBG karena anak-anak libur.
Saya rasa tidak masuk akal jika dibagikan ke rumah atau ke orang tua siswa. Di sekolah saja dengan jumlah sebanyak itu belum tentu semua terakomodasi dengan mudah, apalagi harus didistribusikan ke rumah,” ujar Irfan Taufik kepada media pada (23/12/2025).
Irfan menambahkan, sebagai penerima manfaat, pihaknya tetap mengikuti arahan dari BGN pusat.
Namun, ia memprediksi fokus distribusi MBG selama libur sekolah mungkin dialihkan kepada sasaran non-siswa.
“Sasaran MBG itu luas, ada siswa-siswi, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia. Mungkin sektor-sektor tersebut yang tetap berjalan selama libur sekolah,” imbuhnya.
Berdasarkan data Disdikbud, program MBG di Balikpapan menargetkan sekitar 142.000 siswa.
Namun hingga akhir tahun 2025, jangkauan tahap awal baru menyentuh 43 sekolah dari total 708 sekolah yang ada di Kota Beriman.
Program ini rencananya akan kembali didistribusikan secara normal saat tahun ajaran baru dimulai pada 4 Januari 2026.
Koordinasi dengan Dinas Kesehatan
Di sisi lain, potensi pengalihan distribusi MBG ke sektor kesehatan ibu dan anak masih dalam tahap pengkajian.
Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, Dra. Alwiati, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima instruksi teknis terkait pengalihan tersebut.
“Hingga saat ini MBG belum masuk ke ranah kami. Rencananya baru akan dirapatkan. Ini merupakan ranah Badan Gizi Nasional (BGN), jadi kami masih menunggu teknis pastinya seperti apa,” jelas Alwiati.
Alwiati juga menekankan pentingnya sinkronisasi data agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara program MBG dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang selama ini sudah dijalankan oleh Dinas Kesehatan.
“Program ini sangat baik, tapi harus diperjelas teknisnya agar tidak terjadi double budget pada sasaran yang sama,” pungkasnya.
Program MBG tetap menjadi pilar strategis pemerintah pusat dalam membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Di wilayah Kalimantan Timur, pelaksanaan program ini terus diawasi ketat oleh Badan Gizi Nasional Regional guna menjamin kualitas nutrisi yang disalurkan kepada masyarakat.
NK
