Banjarbaru,KabarOnenews- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah untuk periode perencanaan tahun 2025–2029. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (30/7/2025).
Gubernur Kalsel H. Muhidin, melalui Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Muhamad Muslim menekankan pentingnya manajemen risiko dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan energi.
“Kita hidup di era yang penuh ketidakpastian. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja secara biasa-biasa saja. Diperlukan cara kerja yang lebih sistematis dan terukur. Di sinilah pentingnya manajemen risiko,” ujarnya.
Menurutnya, manajemen risiko bukan hanya soal menghindari bahaya, tetapi juga membangun kapasitas untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak dini.
Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menjadikan manajemen risiko sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa implementasi manajemen risiko harus terintegrasi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Program dan kegiatan prioritas daerah perlu dilengkapi dengan peta risiko terbaru dan strategi mitigasi yang konkret serta dapat diimplementasikan secara efektif.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap perangkat daerah memahami dan mampu mengelola risiko dengan baik. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara berkelanjutan, lintas sektor, dan lintas bidang,” tambahnya.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi erat antara para perencana, pengelola anggaran, inspektorat, dan pelaksana kegiatan agar budaya sadar risiko benar-benar menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
By: Herpani
Sumber: MC Kalsel
