Jakarta, KabarOne News.com-Ribuan massa aksi Damai Jilid 2 Nasional menggeruduk Kantor KemenPANRB tagih janji regulasi bagi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia. Massa melakukan blokade jalan sampai regulasi keluar Senin (17/11/2025) Sore hari.
Ketua Korlapnas Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia, Ariz Gunanza mengatakan kami tidak akan pantang mundur sebelum regulasi bagi kami terbit.
“Sebanyak 18.000 honorer Indonesia menunggu regulasi itu, kepastian bagi honorer non database. Maju tak gentar, selama nafas ini ada disitulah perjuangan kami tak kan surut, tolong peduli kami yang terpinggirkan,” ungkap Ariz pada awak media.
Bendera setengah tiang tanda ketidakadilan, penindasan untuk masa depan kami, tolong Pak Prabowo Subianto Presiden RI,” ujarnya.
Dengan mempertimbangkan asas keadilan, kesetaraan, kepastian hukum, serta penghargaan atas dedikasi, kompetensi dan pengabdian tenaga honorer non Database yang telah mendharma baktikan diri demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), maka kami menyampaikan tuntutan secara resmi kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut :
1. Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) segera menerbitkan Surat Edaran dan atau Surat Keputusan Menteri terbaru yang mengatur tentang penataan Honorer di Kementerian/lembaga maupun di Pemerintah Daerah yang berstatus Non Database *(GAGAL CPNS SKD/SKB, TMS PPPK Tahap II/CPNS, dan yang tidak mengikuti Seleksi CASN 2024 karena tidak adanya Formasi, namun sudah mengabdi min. 2 tahun secara terus menerus Per Desember 2024) Ke Dalam skema pengangkatan PPPK Paruh waktu secara Afirmatif;
2. Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) agar segera Menerbitkan Surat Edaran dan atau Surat Keputusan Menteri yang mengatur tentang pedoman bagi Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) di Pusat maupun Daerah yang membutuhkan dan memiliki kemampuan fiskal untuk dapat mengusulkan penambahan kuota bagi Honorer Non Database ke dalam skema PPPK paruh Waktu secara Afirmatif;
3. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada postur dan struktur APBN/APBD bahwa tidak boleh ada tenaga honorer yang dirumahkan dan atau pemutusan hubungan kerja (PHK), maka Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia memohon kepada Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian belanja demi menjamin kesejahteraan, kepastian status, dan keberlangsungan karir terhadap tenaga Honorer Non Database;
4. Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia meminta Kepada Pemerintah untuk dapat menempuh dan atau membuat langkah-langkah Diskresi agar menjamin Perlindungan Hukum, Kepastian Status, serta Kesejahteraan Tenaga Honorer non Database demi terwujudnya Keadilan tanpa adanya diskriminasi. (Penulis: Prely)
